Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Petugas BPJS Ketenagakerjaan melayani warga di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/6/2017)./Antara-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menggabungkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK). Kebijakan ini digulirkan karena keduanya memiliki fungsi yang hampir sama.
"Tapera adalah badan tersendiri yang mengarah pada semi bisnis, tidak sepenuhnya bagian dari pemerintah, hampir sama seperti BPJS TK tetapi untuk perumahan. Akan lebih baik jika dipadukan," kata Pengamat perumahan Ruslan Prijadi saat diskusi media Tapera, Sumber Dana Jangka Panjang Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Ruslan menilai sistem yang kurang lebih sama pada BPJSTK dan Tapera, yaitu adanya pemungutan dari upah pekerja yang dananya digunakan untuk menjamin hak-hak sosial masyarakat, baik untuk kesehatan, perumahan, maupun dana pensiun.
Dia mengatakan penggabungan beberapa lembaga tersebut sudah dilakukan di banyak negara, contohnya Singapura.
"Singapura sudah memulai program seperti ini dari 1950-an. Para peserta di Singapura sangat jelas mengenai hak mereka, hak tentang kesehatan dan hak tentang perumahan bagimana. Negara kita baru saja mulai, sistemnya saja masih terpisah," kata Ruslan.
Dia memaparkan jumlah tenaga kerja di Indonesia berjumlah 48 juta buruh, 23 juta pekerja mandiri, dan ada sekitar 5 juta ASN, jika dikalikan 3 juta, maka ada lebih dari Rp200 triliun dana yang akan dikelola oleh Tapera. Dana tersebut dininlai cukup besar.
"Oleh karena pintu yang cukup besar dengan dana yang pengorganissasiannya jangan sampai melenceng," lanjut dia.
Melihat fungsi Tapera, dia menilai sudah baik, yang harus dipikirkan kemudian adalah dana tersebut harus dikelola dengan baik juga.
Masyarakat cukup mendapatkan informasi dari satu institusi penyelenggaraan, lanjut Ruslan, mereka tidak perlu susah memikirkan dana yang harus dikeluarkan untuk masing-masing institusi.
Ruslan juga menilai, kinerja institusi akan efisien karena pengorganisasiannya lebih sedikit dan biaya yang harus dikeluarkan juga akan lebih rendah.
"Banyak pemikiran seperti itu, , semestinya bisa digabung. Tidak mudah tetapi bisa. Tidak mudah tetapi bisa," jelas Ruslan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Jadwal terbaru KRL Jogja-Solo Jumat 15 Mei 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Polres Kudus mengamankan lima pemuda yang membawa senjata tajam saat menggeruduk kompleks perumahan di Kecamatan Bae.
KAI Commuter menambah 4 perjalanan KRL Jogja-Palur selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 14–17 Mei 2026.
Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing membahas Taiwan, AI, tarif dagang, hingga Selat Hormuz.
Semen Padang siap tampil maksimal melawan Persebaya Surabaya meski sudah dipastikan terdegradasi dari BRI Super League 2026.