Perkuat Pengawasan MBG, Dua Mantan Pejabat KPK Tempati Posisi Strategis di BGN
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
Pedagang bawang putih di Pasar Beringharjo, Darsinah, menunggu pelanggan, Senin (25/3)./ Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menerbitkan Perizinan Impor (PI) bawang putih untuk tujuh perusahaan swasta.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, sebanyak 8 perusahaan yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) dan mengajukan izin impor. Namun, hanya tujuh perusahaan yang dapat melengkapi persyaratan dokumen.
"Dari delapan perusahaan itu yang dianggap lengkap dokumennya hanya tujuh perusahaan. Jadi yang tujuh itu akan keluar izin impornya," kata dia di Jakarta, Kamis (18/4/2019).
"Akan keluar, mudah-mudahan saya harapkan sudah selesai sore ini," ujarnya.
Menurutnya, persetujuan impor yang diterbitkan itu berlaku untuk selama 6 bulan. Meski demikian, Oke tak bisa memastikan waktu tepatnya impor tersebut dilaksanakan, sebab hal itu berdasarkan keputusan perusahaan.
"Tapi yang pasti kita meminta mereka untuk melaporkan kapan masuk dan melalui pelabuhan mana, untuk kita bisa lakukan langkah selanjutnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
Sleman meraih peringkat terbaik I Parasamya Karya Kencana Regional 3 berkat sinergi lintas sektor dalam program GENTING.
Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri dan Kapolri Suyudi di Hambalang, di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan.
OJK mencatat hampir 1,5 juta pemain judi online di Jateng. Dana dari utang meningkat hampir 80 persen sejak 2024.
Kulit lansia lebih rentan terhadap sinar UV akibat penurunan kolagen dan melanin. Kenali penyebab serta cara melindunginya.
CPW menilai RUU Penyadapan mendesak untuk menyelaraskan 12 UU sekaligus memperkuat perlindungan privasi warga negara.