Sensus Ekonomi 2026 Petakan Wajah Baru Ekonomi Indonesia
Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial memetakan ekonomi digital, usaha rumahan, dan lapangan kerja baru sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.
Ilustrasi perumahan berskema FLPP (Rachman/JIBI/Bisnis)
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengembang rumah subsidi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) lebih baik memberikan insentif kredit pengadaan lahan atau bunga khusus bagi kredit konstruksi perumahan subsidi.
Sekjen Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Daniel Djumali mengatakan dua hal itu akan bermanfaat langsung untuk masyarakat MBR. Daniel menyebut memang saat ini Kementerian PUPR melalui PPDPP tengah merumuskan skema kredit konstruksi untuk pengembang subsidi, tetapi jangka waktunya terbatas maksimal sembilan bulan. Satu tahun dikurangi masa pembangunan rumah subsidi tiga bulan.
"Itu masih kurang effektif, karema belum lagi waktu untuk urus perizinan dan penyertifikatan-nya," katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) Rabu (8/8/2018).
Bahkan aturan yang tengah digagas dan dirumuskan bersama PPDPP itu aturan resminya juga belum memiliki juklak. Daniel pun menyimpulkan belum ada kredit konstruksi bagi pengembang rumah MBR yang diberikan dengan tenor di atas dua tahun dan dengan bunga khusus.
"Sehingga lebih baik jika OJK dan Bank Indonesia memberikan bunga khusus untuk kredit konstruksi bagi pengembang rumah subsidi bagi MBR, untuk membantu percepatan pembangunan perumahan subsidi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial memetakan ekonomi digital, usaha rumahan, dan lapangan kerja baru sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.
Pasien psikiatri anak dan remaja di RS Grhasia mencapai 900 orang. Ketergantungan gadget menjadi salah satu faktor yang banyak ditemukan.
Baznas dan Kemdiktisaintek bekerja sama memperluas akses pendidikan, beasiswa, literasi zakat, hingga pemberdayaan masyarakat.
SIMAK RISKI dikembangkan Pemkot Jogja untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan SAKIP dan mencegah target kinerja terganggu.
Luhut menyebut 50 juta masyarakat miskin desil 1–5 akan menerima bansos digital. Penyaluran ditargetkan mulai 2027 secara cashless.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.