Kapolri Turun ke Jogja, Polisi Dalami Kericuhan Demo Malioboro
Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan polisi akan menyelidiki demonstran yang diduga membawa molotov dan senjata tajam di Malioboro.
Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara-Mohammad Ayudha
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) M.Jusuf Kalla menilai kendati uang muka atau down payment (DP) 0% dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan mobil maupun motor tetapi akan membawa risiko yang tinggi.
Menurut wapres yang akrab disapa JK ini, kebijakan DP 0% untuk penyaluran pembiayaan berisiko tinggi atau high risk. "Kalau DP nol bisa menimbulkan banyak kredit macet, high risk, jangan pula begitu," ujar JK dilansir dari Antaranews, Senin (14/1/2019).
"Kalau terjadi high risk begitu yang bekerja nanti para penagih utang," lanjut Wapres sambil diselingi canda kepada para awak media usai memberikan sambutan dalam Seminar dan Dialog Nasional "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia".
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan memangkas habis kewajiban uang muka pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.
Ketentuan DP 0% ini tertuang dalam Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1/2019). Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 25%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu untuk mendorong konsumsi domestik. Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan.
Namun pihaknya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian meskipun membebaskan uang muka. Oleh karena itu uang muka 0% hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (non-performing finance) di bawah 1%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan polisi akan menyelidiki demonstran yang diduga membawa molotov dan senjata tajam di Malioboro.
Bakom menyebut Prabowo menelusuri pengguna hasil dugaan penyadapan, sementara kehadiran TNI di Jakarta disebut terkait isu keselamatan Presiden.
Isu Gibran kembali menyampaikan niat mundur membuat wartawan memadati Istana Wapres. Sejumlah ASN Setwapres terlihat saling berpelukan.
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa dan pengguna molotov pasca demo 10 November 2026. Polisi mengamankan 157 orang untuk diperiksa.
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
DPR akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).