Angkutan Perintis 3TP Dipastikan Tetap Beroperasi hingga Akhir 2026
Kemenhub memastikan layanan angkutan perintis di wilayah 3TP tetap beroperasi hingga akhir 2026 untuk menjaga konektivitas dan mendukung perekonomian daerah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara-Mohammad Ayudha
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) M.Jusuf Kalla menilai kendati uang muka atau down payment (DP) 0% dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan mobil maupun motor tetapi akan membawa risiko yang tinggi.
Menurut wapres yang akrab disapa JK ini, kebijakan DP 0% untuk penyaluran pembiayaan berisiko tinggi atau high risk. "Kalau DP nol bisa menimbulkan banyak kredit macet, high risk, jangan pula begitu," ujar JK dilansir dari Antaranews, Senin (14/1/2019).
"Kalau terjadi high risk begitu yang bekerja nanti para penagih utang," lanjut Wapres sambil diselingi canda kepada para awak media usai memberikan sambutan dalam Seminar dan Dialog Nasional "Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia".
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan memangkas habis kewajiban uang muka pada perusahaan pembiayaan (leasing/multifinance) untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor.
Ketentuan DP 0% ini tertuang dalam Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018 lalu dan dipublikasikan di situs resmi OJK pada Kamis (10/1/2019). Dalam aturan sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban DP untuk motor dan mobil paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 25%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan OJK juga memiliki tujuan lain melalui kebijakan ini, yaitu untuk mendorong konsumsi domestik. Kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan.
Namun pihaknya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian meskipun membebaskan uang muka. Oleh karena itu uang muka 0% hanya boleh diberikan perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio kredit bermasalah (non-performing finance) di bawah 1%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kemenhub memastikan layanan angkutan perintis di wilayah 3TP tetap beroperasi hingga akhir 2026 untuk menjaga konektivitas dan mendukung perekonomian daerah.
DPP PAN memecat Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua DPW PAN NTB dan kader partai pasca terjerat OTT KPK di Kabupaten Lombok Barat.
Pemkab Gunungkidul memastikan pendaftaran bakal calon lurah akan diperpanjang jika hanya ada satu pendaftar. Sejumlah kalurahan masih menunggu tambahan calon hi
KPK mengungkap dugaan penerimaan Rp12,4 miliar oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dari praktik korupsi proyek dan suap.
APBN semester I/2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun. Pemerintah memastikan pengelolaan kas negara tetap terjaga melalui strategi pembiayaan fiskal.
Padhang Bulan Fest 2026 digelar 18–21 September di Jogja dengan Safari Dakwah dan festival di JEC. Targetkan 25.000 pengunjung.