Advertisement
Pemain Lokal Ramaikan Payment Gateway
Penumpang Trans Jogja turun di halte Jalan MT Haryono, Yogyakarta. - Harian Jogja/ Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Aino Indonesia (Aino) yang merupakan perusahaan pemroses pembayaran dan sistem integrator untuk transportasi publik, layanan umum pemerintah, pendidikan, pariwisata dan ritel optimistis dapat semakin berkembang dengan adanya gerakan pemerintah untuk pembayaran nontunai.
Direktur Aino Syafri Yuzal mengatakan Aino merupakan anak perusahaan PT Gamatechno Indonesia [salah satu unit bisnis PT Gama Multi Usaha Mandiri]. Sejak 2018, Aino telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia (BI) sebagai perusahaan yang melayani payment gateway.
Advertisement
“Pada 2020 bisnis kami ini driven by regulation. Jadi jika sekarang pemerintah mencanangkan gerakan nontunai, kami melayani transaksi untuk pembayaran jalan tol; bayar tiket transportasi hingga parkir secara nontunai,” kata Syafri Senin (13/1).
Selain itu juga, imbuh dia, Aino juga dapat dimanfaatkan untuk pembayaran retribusi dan pajak nontunai. “Pemerintah juga memiliki program pemberian bantuan langsung tunai. Sistem nontunai ini membutuhkan payment gateway yang dapat memproses multi-penerbit, karena kalau tidak punya reader QR akan mahal dan bisnis yang kami lakukan ini untuk memproses uang masyarakat,” ujarnya.
Peluang pasar untuk industri ini, kata dia, besar. Sebab Aino tidak hanya menyediakan kecepatan tinggi tetapi juga melayani pembayaran mikro hingga transaksi harian yang jumlahnya tidak terlalu besar tetapi rutin. Saat ini, Aino tersedia di sejumlah tempat wisata dan bandara di DIY.
Syafri mengatakan selain untuk payment gateway, Aino juga dapat dipergunakan untuk mengakses sistem tiket elektronik transportasi publik seperti Trans Jogja, Trans Metro Bandung, Trans Jakarta, kemudian pembayaran parkir elektronik pinggir jalan atau on-street parking di kota Jakarta, Bandung, dan Tabanan Bali, sistem pembayaran parkir elektronik dalam kawasan off-street parking di 10 kota, dan sejumlah sistem pembayaran lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Proposal Bisnis Kopdes Wajib Sertakan Rincian Pembangunan Gudang
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Cicil Rumah dengan Bunga Rendah
Mainan Jepang Jadi Magnet Wisata, Orang Dewasa Ikut Borong Koleksi
KUR Perumahan Rp130 Triliun Dipastikan Cair Tahun Ini
Advertisement
Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
BI Rate Turun, OJK Imbau Bank Sesuaikan Tingkat Bunga Bertahap
Isu Merger dengan Garuda Mencuat, Ini Respons Dirut Pelita Air
Harga Beras Khusus di Ritel Modern Akan Diatur Pemerintah
Advertisement
Berita Pilihan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
- Pendiri Wings Group, Harjo Sutanto Meninggal Dunia
Advertisement
Jadwal Bus Malioboro ke Parangtritis Selasa 16 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
- Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Advertisement
Advertisement
