Advertisement
Resesi Jadi Kenormalan Baru, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Resesi dianggap sebagai kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pengaman atas resesi ekonomi.
Hal itu mencuat dalam diskusi bertajuk Resesi Ekonomi dan Solusinya di Gedung DPR, Kamis (6/8/2020).
Advertisement
Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecki Awal Muharram yang hadir secara virtual, serta pengamat ekonomi yang juga Direktur Risert CORE Indonesia Pieter Abdullah.
“Kita sudah memasuki resesi ekonomi secara teknis karena pertumbuhan per triwulan sejak akhir 2019 sudah negatif. Faktor yang sangat mendasar yang perlu dilakukan pemerintah adalah upaya yang lebih serius untuk mengatasi turunnya konsumsi rumah tangga,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta nya
Menurut Misbakhun proporsi konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 57 persen dari produk domestik bruto (PDB), namun konsumsi itu turun sekitar 2,9 persen.
Karena itulah dia berharap program stimulus pemulihan ekonomi pemerintah ditambah program APBN reguler memadai untuk mengatasi kontraksi konsumsi masyarakat.
Pentingnya mendorong konsumsi rumah tangga itu, kata Misbakhun, akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena masyarakat akan punya daya beli.
“Ternyata begitu kita mengalami fase kesulitan krisis seperti saat ini, konsumsi ini sebenarnya juga yang menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam,” ujarnya.
Sementara itu, Pieter Abdullah mengatakan resesi ekonomi Indonesia terjadi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi secara negatif dua triwulan berturut-turut.
Pieter mengatakan dalam kondisi seperti saat ini sangat mudah untuk membayangkan pertumbuhan ekonomi ke depan pasti negatif karena komponennya konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, impor dan semuanya itu pasti turun akibat wabah.
Namun dia menegaskan resesi bukan karena kesalahan kebijakan pemerintah, tetapi akibat wabah Covid-19 yang membuat hampir semua kegiatan bisinis, terutama transportasi dan pariwisata, nyaris berhenti.
“Wabah ini telah membatasi aktivitas sosial ekonomi tidak hanya di satu negara tapi di seluruh dunia. Artinya di tengah kondisi wabah sekarang ini aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan konsumsi akan turun di seluruh dunia. Ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Dia menyatakan sejumlah negara juga mengalami hal yang sama seperti negara tetangga Singapura, Amerika Serikat maupun negara-negara Uni Eropa.
“Jadi resesi ekonomi merupakan sebuah kenormalan baru, satu hal yang tidak terelakkan dan semua negara akan mengalami resesi di tengah wabah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Opsi Bank Indonesia untuk Antisipasi
Advertisement
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Usai Libur Lebaran, Harga Cabai, Daging, Bawang Merah dan Gula Kompak Naik
- INNSiDE Yogyakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Bu Iin
- Antisipasi Perang Iran Israel, Program Gas Murah Bakal Dilanjutkan
- PT KAI Sebut KA Joglosemarkerto Jadi Favorit saat Libur Lebaran
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
Advertisement
Advertisement