Advertisement
Ada Pandemi Covid-19, Menkeu Sri Mulyani Targetkan Angka Kemiskinan Tahun Depan Maksimal 9,7 Persen
Pemandangan deretan gedung bertingkat di ibu kota terlihat dari kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (5/11/2019). - ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 telah disahkan menjadi undang-undang. Dana yang digunakan masih pada penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat rentan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan kemiskinan dan pengangguran.
Advertisement
Oleh karena itu, pemerintah akan mempertajam efektivitas program perlindungan sosial dan program pembangunan nasional.
Baca juga: Najwa Shihab Wawancari Kursi Kosong, Dosen UGM: Pertama Kali di Indonesia
“Dalam mengendalikan tingkat kemiskinan di tahun 2021 pada kisaran 9,2 persen-9,7 persen,” katanya saat menyampaikan pendapat akhir pengesahan APBN 2021, Selasa (29/9/2020).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pengangguran ditarget sekitar 7,7 persen-9,1 persen. Pemerintah juga berupaya melakukan perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,377-0379.
“Pencapaian pembangunan manusia pada kisaran 72,78-72,95,” jelasnya.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Minus 2% akibat Pandemi
Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan bahwa pandemi menggerus kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali kasus ditemukan pada awal Maret, dalam 6 bulan angka kemiskinan naik sebesar 1,63 juta atau 0,56 persen.
Kenaikan angka ini sama dengan usaha penurunan kemiskinan selama 1,5 tahun sejak Maret 2018 hingga September 2019. Karena kesejahteraan jauh dari membaik, Rusli menuturkan bahwa target penurunan kemiskinan menjadi berat. Bulan ini, dia prediksi berada di dua digit atau 10,34 persen.
“Saya menggunakan asumsi angka kemiskinan September 2020 sama dengan penambahan antara September 2019 sampai Maret 2020,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Respons Menkeu Purbaya Terkait Wacana Tax Amnesty Jilid III
Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
Update Harga Jual Emas Antam dan UBS Hari Ini 19 September 2025
Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Advertisement
Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi
Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
Pemerintah Siapkan Skema Impor BBM Satu Pintu Pertamina
Permintaan Kredit Belum Terpacu, Ini Kata Gubernur BI
Advertisement
Harga Beras, Bawang, hingga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini
Pariwisata Butuh Pembiayaan, Berharap Suku Bunga Bank Turun
Erick Thohir Dilantik Jadi Menpora, Kementerian BUMN Berpotensi Hilang
Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
BI Yakin Ekonomi RI 2025 Tumbuh di Atas Titik Tengah
Advertisement
Dukung Ekonomi Nasional, BI Rate Dipangkas Jadi 4,75 Persen
Berita Pilihan
- Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
- Prabowo Sebut Lahan KAI Bisa Dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah
- KKP Targetkan Indonesia Stop Impor Garam pada 2027
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
Advertisement
Harga Ayam Potong di Bantul Naik, Pedagang Mengaku Penjualan Turun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Dana Cair dari Bank Himbara
- Iuran JKK Industri Padat Karya Dapat Keringanan hingga 2026
- Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi
- Kredit Mengendap di Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
- Update Harga Jual Emas Antam dan UBS Hari Ini 19 September 2025
- Money Changer di Perbatasan Negara Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang
- Respons Menkeu Purbaya Terkait Wacana Tax Amnesty Jilid III
Advertisement
Advertisement
