UMKM Diminta Laporkan Pungli! Kemendag: Potret, Rekam, Sebarkan
Kemendag minta UMKM laporkan pungli dan gangguan usaha. Pemerintah janji lindungi pelaku usaha kecil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). /ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini akan dimulai pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial (bansos), khususnya BLT Desa.
Sri Mulyani menerangkan bahwa nantinya ada sekitar 8 juta Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa akan menerima manfaat ini dengan nilai Rp 300 ribu per KK.
"BLT di sini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima," ucap Sri Mulyani dalam konfrensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat Akan Diberlakukan, Mendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Bansos
Sri Mulyani menambahkan total anggaran yang diperuntukkan untuk program ini sebesar Rp 28,8 triliun, dimana anggaran yang dipakai berasal dari anggaran dana desa yang sebesar Rp 72 triliun pada tahun ini.
Sampai dengan 1 Juli lanjut Sri Mulyani, penyaluran dana desa sudah sebesar Rp 27,41 triliun, atau 38,1 persen. Penggunaan dana desa untuk BLT desa yang sudah cair baru sebesar Rp 5,05 triliun.
"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena sampai bulan Juni ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru 5 triliun yang dibelanjakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kemendag minta UMKM laporkan pungli dan gangguan usaha. Pemerintah janji lindungi pelaku usaha kecil.
Disdukcapil Bantul mencatat 985.142 penduduk pada 2025. Banguntapan menjadi wilayah terpadat dengan 118.712 jiwa.
Polda Metro Jaya menangkap 173 tersangka dari 127 kasus kejahatan jalanan di Jakarta selama 1–22 Mei 2026 melalui operasi terpadu.
UPNV Jogja menonaktifkan lima dosen terkait dugaan kekerasan seksual. Seluruh aktivitas Tridharma dihentikan selama proses investigasi.
BP BUMN dan Kemnaker memperkuat sinergi transformasi BUMN dengan memastikan perlindungan pegawai dan hubungan industrial tetap sehat.
Dinsos Kulonprogo mencoret 40 penerima KKS setelah validasi, termasuk ASN, warga mampu, hingga data tidak valid.