Advertisement
Rafael Alun Seharusnya Tak Diizinkan Mundur sebagai PNS Ditjen Pajak, Ini Dasar Hukumnya
![Rafael Alun Seharusnya Tak Diizinkan Mundur sebagai PNS Ditjen Pajak, Ini Dasar Hukumnya](https://img.harianjogja.com/posts/2023/02/27/1127570/rafael_alun_trisambodo_1677204386.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seharusnya tak diizinkan jika merujuk Peraturan BKN No.3/2020.
Rafael Alun Trisambodo mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Pajak pada Jumat (24/2/2023).
Advertisement
Hal itu dilakukan setelah Rafael Alun Trisambodo mendapat sorotan seusai kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satrio.
Tak hanya itu, Rafael Alun Trisambodo juga akan diperiksa terkait kekayaan senilai Rp56 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Kesaksian Warga: Rafael Ayah Mario Dandy Beli Tanah 2.000 Meter Persegi di Timoho Jogja
Jika melihat Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3/2020, pengunduran diri Rafael Alun seharusnya tak diterima.
Musababnya, dalam Pasal 5 Ayat 6 aturan tersebut melarang PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk mundur dari jabatannya.
Berikut bunyi Pasal 5 Ayat 6 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020:
Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditolak apabila:
a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.
BACA JUGA: Gayus Tambunan hingga Rafael Alun, Deretan PNS Pajak dengan Kekayaan Tak Wajar
Sementara dalam kasus Rafael Alun, dirinya tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan total kekayaannya yang fantastis.
Hal tersebut seharusnya membuat pengunduran diri Rafael dari Ditjen Pajak tak diizinkan.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyarankan agar Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo, karena berisiko menghambat pengusutan kasus dan harta pejabat pajak itu.
Yudi menyatakan pengusutan kasus Mario dan keterkaitannya dengan harta keluarga berisiko terganjal jika Rafael tidak berstatus lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
"Saran saya jangan terima pengunduran dirinya [Rafael], Mas Prastowo, sebab bisa dijadikan alasan Itjen Kemenkeu tidak bisa mengusutnya karena bukan ASN lagi," tulis Yudi dalam cuitannya, Jumat (24/2/2023).
Dia menilai bahwa aparat penegak hukum bisa saja tetap mengusut Rafael karena waktu terjadinya kasus (tempus delicti) adalah ketika Rafael masih berstatus ASN.
Namun, Kemenkeu harus memastikan bahwa pengusutan oleh pihaknya juga bisa berjalan optimal. "Pintu pertama pengusutan [Rafael] menurut saya tetap inspektorat [Itjen Kemenkeu]," tulis Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, DPR Tunggu Keputusan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
- Bukan Aoka, BPOM Perintahkan Roti Okko Ditarik dari Pasaran, Berikut Penjelasannya
- Gapmmi Belum Bisa Pastikan Kebenaran Kasus Roti Aoka
- BPBD DIY Bikin Program Hotel Tangguh Bencana, PHRI: Sudah Beberapa Kali Disimulasikan
- Harga Emas Antam Hari Ini Jumat (19/7), Turun Rp8.000 per Gram
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182760/klithih-kekerasan-jalanan-freepik.jpg)
Klitih Terjadi di Jalan Kretek-Siluk Bantul hingga Korban Patah Tulang, Ini Penjelasan Polisi
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bantah Ada BBM Baru, Begini Penjelasan Luhut
- Bank BPD DIY Luncurkan QRIS Dinamis, Pengguna Tak Perlu Masukkan Nominal Pembayaran
- Ini Lima Negara Pemasok Utang Terbesar untuk Indonesia
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Jokowi Lepas Ekspor 16 Ribu Pasang Sepatu Ke Amerika
- Indonesia Berada di Urutan Empat Produsen Kopi Terbesar di Dunia
- Kolaborasi Telin dan MEF Percepat Transformasi Digital di Indonesia
- Tingkatkan Peran Koperasi, Dinkop UKM DIY Gelar Simposium Nasional
Advertisement
Advertisement