Wamenaker Dorong Revisi UU Warisan Belanda dan Aturan K3
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
Rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Magelang, Jawa Tengah yang diserahterimakan oleh Kementerian PUPR. Antara/HO-Kementerian PUPR.
Harianjogja.com, JAKARTA—Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) pada Semester I Tahun 2023 mencapai 480.438 unit.
“Kami [Kementerian PUPR] terus mendorong program pro-rakyat seperti Program Sejuta Rumah untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/7/2023).
Iwan mengatakan pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong Program Sejuta Rumah (PSR) sebagai upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Hingga semester pertama tahun 2023 ini capaian PSR tercatat sudah mencapai 480.438 unit yang terdiri atas 420.645 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 59.793 unit rumah non MBR.
Untuk rumah non MBR sebanyak 59.793 unit terdiri atas pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 27.544 unit dan masyarakat 32.249 unit.
Baca juga: 5 Spot Kantin Kampus Enak nan Halal di Jogja
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan berharap hingga akhir tahun 2023 ini jumlah pembangunan rumah bisa terus meningkat lagi mengingat kebutuhan hunian masyarakat semakin meningkat.
Guna menyukseskan program tersebut, Ditjen Perumahan juga meminta peran aktif pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti kementerian/ lembaga, pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta serta masyarakat dalam pembangunan hunian yang memenuhi syarat-syarat rumah sehat dan layak huni.
Selain itu, Ditjen Perumahan juga mendorong peran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dalam proses pendataan pembangunan rumah di daerah.
Berdasarkan data Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan, capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 201.846 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 5.711 unit, pemerintah daerah 16.688 unit. Selain itu juga ada pengembang non FLPP 183.207 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) perumahan 776 unit dan masyarakat 12.417 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami usai gempa M7,7 Mindanao Filipina. Sebanyak 20 gempa susulan tercatat hingga Senin siang.
Harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp73.700 per kg. Simak daftar lengkap harga beras, bawang, telur, daging, gula, dan minyak goreng terbaru.
Donald Trump menegaskan Israel harus menerima kesepakatan nuklir AS-Iran jika tercapai, meski ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat.
KPK memeriksa Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba, dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
BMKG menegaskan gempa M7,7 di Laut Sulawesi bukan berasal dari megathrust. Tsunami mikro 9-75 sentimeter terdeteksi dan masih terus dipantau.