Kemenhub dan KBUMN Koordinasi Untuk Efisiensi Biaya Logistik di Sektor Transportasi

JAKARTA–Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara- negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

Eric juga menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," jelasnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News