Advertisement
Pelaku Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas yang Sering Minta Jatah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah pelaku industri mengeluhkan gangguan keamanan terkait dengan adanya aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kerap kali minta jatah uang.
Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai mengatakan tidak hanya di wilayah kawasan tempat produksinya di Cilegon, Banten, berbagai wilayah industri lain juga dihadapkan risiko serupa.
Advertisement
“Untuk ormas yang beredar di tempat lain, dan di Kadin sendiri sudah bentuk group mengenai kawasan industri untuk menangani ormas ini,” kata Edi, dikutip Sabtu (15/3/2025).
Untuk itu, pihaknya juga ikut mendorong pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum yang menjamin agar ormas maupun komunitas lainnya yang mengganggu aktivitas produksi tak lagi dibiarkan.
Apalagi, hal ini juga penting untuk memastikan iklim usaha dalam lingkup sosial di Indonesia aman terjaga sehingga investasi lebih terjaga ketika masuk ke dalam negeri.
“Saya rasa pentingnya koordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan ini agar kami bisa kerja fokus dan investor tetap tertarik investasi di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himki Abdul Sobur juga mengatakan salah satu masalah keamanan yang masih mendera investasi industri saat ini terkait dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini menjadi pemicu investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Kondisi premanisme ormas dinilai dapat berdampak luas ke kinerja industri dalam negeri. Sobur membandingkan dengan kondisi investasi di Vietnam yang terjamin keamanannya.
"Kami sedang concern bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah bersih dari hal-hal itu [ormas], seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (ormas)," jelasnya, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Plengkung Nirbaya Ditutup Permanen, Durasi Lampu Bangjo Simpang Empat Gading Lebih Cepat
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat fokus memberikan tindakan tegas untuk menghentikan aksi-aksi premanisme yang merugikan industri. Hal tersebut menjadi gangguan untuk dapat bersaing dengan Vietnam.
"Tetapi saya yakin pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar. Itu juga mengganggu industri mebel, kasus-kasus yang kita dengar kemarin gangguan dari ormas," tuturnya.
Tak hanya itu, Director of Government Affairs and Corporate Communications PepsiCo Indonesia Gabrielle Angriani Johny menuturkan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia dari sisi keamanan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat heboh laporan ormas menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Padahal, PepsiCo Indonesia baru saja rampung membangun pabrik pertamanya di Tanah Air dengan investasi senilai Rp3 triliun di kawasan industri Cikarang.
“Ya kita juga memang butuh juga support-support dari pemerintah untuk menghadapi dinamika yang seperti itu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada aja dinamika seperti itu di Indonesia, tapi PepsiCo sendiri sudah memberikan lapangan pekerjaan memang buat warga lokal, tentunya dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Presiden Prabowo Umumkan Sejumlah Kebijakan untuk Pekerja di Hari Buruh
- Kasus Dugaan Korupsi Sritex Disidik Kejaksaan Agung
- Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Indonesia Bakal Ditentukan dari Daerah
- Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Dilirik Tiga Maskapai Rute Luar Negeri
- Pengusaha Korea Selatan Gerojok Investasi Rp30 Triliun untuk Indonesia
Advertisement

Pemkab Sleman dan Klaten Teken Perjanjian Pengelolaan Air di Wilayah Perbatasan, Ini Tujuannya
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Hari Ini Kamis 1 Mei 2025 Merosot, Cek Antam UBS dan Galeri24!
- May Day, Buruh Desak Pemerintah Beri Perlindungan dari Ancaman Badai PHK
- May Day, Pemerintah Sebut Sedang Kerjakan Tuntutan Para Buruh
- Kasus Dugaan Korupsi Sritex Disidik Kejaksaan Agung
- Presiden Prabowo Umumkan Sejumlah Kebijakan untuk Pekerja di Hari Buruh
- Program Tiga Juta Rumah Sama Sekali Belum Dapat Investor
- Distribusi Pupuk Bersubsidi Kini Akan Diawasi Panitia Kerja DPR
Advertisement