Advertisement
Pelaku Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas yang Sering Minta Jatah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah pelaku industri mengeluhkan gangguan keamanan terkait dengan adanya aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kerap kali minta jatah uang.
Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai mengatakan tidak hanya di wilayah kawasan tempat produksinya di Cilegon, Banten, berbagai wilayah industri lain juga dihadapkan risiko serupa.
Advertisement
“Untuk ormas yang beredar di tempat lain, dan di Kadin sendiri sudah bentuk group mengenai kawasan industri untuk menangani ormas ini,” kata Edi, dikutip Sabtu (15/3/2025).
Untuk itu, pihaknya juga ikut mendorong pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum yang menjamin agar ormas maupun komunitas lainnya yang mengganggu aktivitas produksi tak lagi dibiarkan.
Apalagi, hal ini juga penting untuk memastikan iklim usaha dalam lingkup sosial di Indonesia aman terjaga sehingga investasi lebih terjaga ketika masuk ke dalam negeri.
“Saya rasa pentingnya koordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan ini agar kami bisa kerja fokus dan investor tetap tertarik investasi di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himki Abdul Sobur juga mengatakan salah satu masalah keamanan yang masih mendera investasi industri saat ini terkait dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini menjadi pemicu investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Kondisi premanisme ormas dinilai dapat berdampak luas ke kinerja industri dalam negeri. Sobur membandingkan dengan kondisi investasi di Vietnam yang terjamin keamanannya.
"Kami sedang concern bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah bersih dari hal-hal itu [ormas], seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (ormas)," jelasnya, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Plengkung Nirbaya Ditutup Permanen, Durasi Lampu Bangjo Simpang Empat Gading Lebih Cepat
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat fokus memberikan tindakan tegas untuk menghentikan aksi-aksi premanisme yang merugikan industri. Hal tersebut menjadi gangguan untuk dapat bersaing dengan Vietnam.
"Tetapi saya yakin pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar. Itu juga mengganggu industri mebel, kasus-kasus yang kita dengar kemarin gangguan dari ormas," tuturnya.
Tak hanya itu, Director of Government Affairs and Corporate Communications PepsiCo Indonesia Gabrielle Angriani Johny menuturkan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia dari sisi keamanan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat heboh laporan ormas menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Padahal, PepsiCo Indonesia baru saja rampung membangun pabrik pertamanya di Tanah Air dengan investasi senilai Rp3 triliun di kawasan industri Cikarang.
“Ya kita juga memang butuh juga support-support dari pemerintah untuk menghadapi dinamika yang seperti itu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada aja dinamika seperti itu di Indonesia, tapi PepsiCo sendiri sudah memberikan lapangan pekerjaan memang buat warga lokal, tentunya dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
- Harga Bawang Merah Masih Tinggi di Level Rp42.528 per Kilogram
- Shopee Tambah Beban Baru Biaya Transaksi untuk Seller
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ini Daftar Tarif Listrik PLN Mulai 1 Juli 2025
- Barsa City Yogyakarta Resmikan HQ dan Unit Baru Tipe Studio
- Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juni 2025 Turun Drastis, Rp1,88 Juta per Gram
- 30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah
- Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
- Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
- Permudah Perizinan Usaha, Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA
Advertisement
Advertisement