Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef

Harianjogja.com, JOGJA—Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dalam satu tahun pemerintahan Prabowo– Gibran menunjukkan kemampuan dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika global yang kompleks. Termasuk ketegangan geopolitik, perubahan iklim, percepatan teknologi, dan fluktuasi pasar keuangan.

Pertumbuhan ekonomi 5,12% (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2025 mencerminkan ketahanan makroekonomi. Meski demikian sejumlah kebijakan pemerintah memunculkan perhatian publik, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, serta penyesuaian belanja daerah yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi.

Peneliti Continuum Indef, Wahyu Tri Utomo mengatakan selama satu tahun menjabat Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle tiga kali dengan total 10 menteri/pejabat selevel menteri yang diganti. Menurutnya hampir 70% kunjungan Presiden adalah lawatan ke luar negeri, mencerminkan prioritas yang tinggi pada diplomasi global dan penguatan posisi strategis Indonesia di kancah internasional.

"Selain Asia, fokusnya meluas signifikan ke Eropa, Timur Tengah, dan Amerika," ucapnya.

Ia menjelaskan pemberantasan korupsi menjadi program yang paling banyak diberitakan, sedangkan MBG menjadi program yang paling disorot netizen dengan 183,723 perbincangan. Menurutnya program MBG juga punya sentimen negatif paling tinggi mencapai 76,9% menyorot kasus keracunan hingga susunan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, kata Wahyu, sekolah rakyat menjadi program dengan sentimen positif paling tinggi 77,5%, di mana program ini sangat membantu akses pendidikan keluarga miskin dan pelosok. Secara umum menurutnya, 62% netizen suarakan kritik tajam terhadap program Prabowo-Gibran.

"Kekhawatiran akan korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara menjadi salah satu yang utama, di setiap program dengan anggaran besar, netizen selalu khawatir akan terjadinya korupsi," jelasnya.

Di sisi lain, menurut Wahyu banyaknya kasus korupsi yang terungkap juga diapresiasi netizen sebagai wujud bekerjanya pemberantasan korupsi. "Evaluasi dan pengawasan program MBG perlu menjadi fokus karena program tersebut menjadi yang paling banyak dibahas dan sentimen negatif tertinggi," ucapnya.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto mengatakan bahwa kerjasama internasional yang semakin aktif dilakukan pemerintah perlu dipastikan mampu mengoptimalkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya perlu strategi untuk menangani tantangan dalam hubungan dengan AS, China, dan BRICS, mencakup diversifikasi mitra strategis, penguatan ketahanan ekonomi domestik, dan tata kelola yang transparan dalam kerjasama Belt and Road Initiative (BRI).

"Tantangan utamanya adalah proteksionisme AS, ketergantungan ekonomi yang besar pada China, dan persaingan antar anggota BRICS," ungkapnya.

Eko mengatakan terkait dengan program MBG perlu pembenahan menyeluruh, terutama terkait banyaknya kasus keracunan makanan dan besarnya alokasi anggaran. Dia menyampaikan perlu standardisasi dan sertifikasi ketat, rasionalisasi target, realokasi anggaran jika pelaksanaan tidak sesuai target, serta transparansi untuk mitigasi risiko korupsi.

Lebih lanjut dia mengatakan terkait isu Danantara (SWF Indonesia) terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, pertama dampak makro ekonomi pada pasar keuangan domestik dan kedua aspek kelembagaan (governance, transparansi).

"Perlu mengadaptasi praktik tata kelola SWF global Santiago Principles." (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.