UGM: Pertumbuhan 5,4 Persen Sulit Tercapai di Tengah Banyak Tekanan

Harianjogja.com, JOGJA— Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4% dinilai bukan pekerjaan ringan. Beragam tekanan yang muncul pada awal tahun, terutama dampak bencana ekologis di penghujung 2025, membuat ruang kebijakan ekonomi semakin menyempit.

Dosen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bencana ekologis tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp68,67 triliun, dan secara nasional berpotensi menekan PDB sebesar 0,29%.

Selain faktor bencana, struktur ketenagakerjaan juga menjadi tantangan utama. Komposisi pekerja informal masih mendominasi, mencapai 57,8% dari 146,54 juta angkatan kerja. Ketidakpastian iklim investasi, berkurangnya pasokan energi, hingga instabilitas ekonomi global turut mempersempit ruang gerak pemerintah.

“Target pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026 sulit terealisasi akibat ruang kebijakan fiskal dan moneter yang semakin sempit,” kata Denni, Jumat.

Tekanan Eksternal dan Lemahnya Dorongan Kredit

Denni menuturkan dinamika geopolitik internasional, termasuk kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), memberi efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan, pertumbuhan kredit perbankan yang diperkirakan hanya mencapai 9% dinilai belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi ekonomi secara nasional tahun ini.

“Berbagai faktor—mulai bencana di Sumatera, kebijakan tarif Trump, hingga lemahnya kebijakan struktural—membuat ruang fiskal dan moneter semakin terbatas,” jelasnya.

Pekerjaan Rumah: Lapangan Kerja untuk Semua

Menurut Denni, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah mewujudkan kondisi full employment, yaitu terserapnya seluruh angkatan kerja ke dalam pekerjaan produktif.

“Tenaga kerja hanya memiliki nilai ekonomi apabila sudah terserap dalam pekerjaan produktif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Penciptaan lapangan kerja tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

“Tugas pemerintah adalah menciptakan iklim usaha yang baik agar banyak usaha yang tumbuh,” ungkapnya.

Negara bahkan dinilai perlu terjun langsung menciptakan pekerjaan melalui program berskala nasional. Intervensi pemerintah harus diarahkan untuk menyasar jumlah angkatan kerja besar, bukan program sempit yang hanya menyentuh kelompok tertentu.

“Jangan spesifik dulu baru yang umum. Secara politik tidak bijaksana, dan secara teknokratis tidak akan mengungkit hasil secara nasional. Kita bicara puluhan juta angkatan kerja, bukan ratusan ribu,” tegasnya.

Risiko Sosial Jika Lapangan Kerja Mandek

Jika penciptaan lapangan kerja tidak segera dilakukan, Denni memperingatkan potensi munculnya risiko sosial. Ia menyebut ketakutan tidak memperoleh pekerjaan dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Mereka memilih menabung karena khawatir pada ketidakpastian pendapatan.

Kondisi ini bisa memicu situasi spiralling down, yakni perlambatan ekonomi yang semakin dalam dan berkepanjangan.

“Hal ini juga berdampak pada penurunan penghasilan dan berpotensi menjerat masyarakat dalam utang, sehingga memperburuk kesejahteraan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.