PHRI DIY Bidik Okupansi Hotel 85 Persen pada 2026

Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan rata-rata tingkat okupansi hotel di DIY mencapai 85% sepanjang 2026, meski industri perhotelan masih dibayangi lemahnya daya beli masyarakat dan minimnya kegiatan MICE dari pemerintah.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut target tersebut dipasang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih. Aktivitas Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dari instansi pemerintah yang masih terbatas serta kebijakan larangan study tour turut menekan tingkat hunian hotel, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Selain faktor ekonomi, maraknya akomodasi ilegal juga menjadi tantangan serius bagi hotel dan restoran anggota PHRI DIY. Keberadaan penginapan tanpa izin atau yang tidak sesuai peruntukan dinilai menciptakan persaingan tidak sehat karena tidak dibebani pajak dan regulasi yang sama seperti akomodasi legal.

Menurutnya kondisi perekonomian saat ini yang masih abu-abu, di mana giat Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dari pemerintah masih sangat sedikit. Selain itu, ia menyebut kondisi daya beli masyarakat belum bagus, ditambah larangan study tour juga masih berlangsung.

"Tahun 2026 ini kami target bisa 85% rata-rata se-DIY. 2025 tercapai rata-rata 50% sampai dengan 65% dari target 80%, tidak tercapai," ujarnya, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan tantangan tahun ini adalah, berupaya agar tetap bisa bertahan di tengah banyaknya akomodasi ilegal. Deddy menjelaskan akomodasi ilegal yakni tidak berizin/berizin tetapi tidak sesuai peruntukannya, tidak ada beban pajak, dan lain-lain.

Menurutnya PHRI DIY menyambut baik jika ada akomodasi-akomodasi legal yang diperlakukan seperti anggotanya, sebagai alternatif pilihan wisatawan dengan persaingan yang sehat.

Lebih lanjut dia mengatakan, PHRI DIY mencoba menyiasati kondisi ini dengan memohon kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar bisa menertibkan akomodasi ilegal. Di sisi lain, Deddy mengatakan pihaknya juga berupaya berbenah dalam segala hal, baik dari segi fasilitas maupun hospitality.

"Melakukan table top Guyub Sesarengan sebagai promosi anggota-anggota kami. Rencana Februari pertengahan, besok ke-11 di Purwokerto, setelah ikuti Rakernas PHRI DIY di Semarang. [peserta table top] antara 40-80 anggota PHRI DIY," tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat berdasarkan data terakhir November 2025 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 58,70%, secara bulanan meningkat 3,70 poin, namun menurun 2,28 poin secara tahunan. Sementara itu, TPK hotel non bintang November 2025 tercatat 22,25% naik 0,30 poin secara bulanan, tetapi turun 1,35 poin secara tahunan.

Plt Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, mengatakan untuk rata-rata lama menginap tamu hotel bintang turun 0,02 malam dari 1,64 malam menjadi 1,62 malam. Sementara non bintang turun 0,01 malam dari 1,18 malam menjadi 1,17 malam.

Herum mengatakan jumlah tamu yang menginap di akomodasi komersial pada November 2025 tercatat sebanyak 712.957 orang, atau meningkat 0,52% dibandingkan Oktober 2025.

"Dari total tamu tersebut, 67,26% menginap di hotel berbintang, sedangkan 32,64% memilih hotel non bintang," ujarnya.

Ke depan, PHRI DIY mendorong penertiban akomodasi ilegal sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan promosi melalui berbagai agenda bersama, seperti table top Guyub Sesarengan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri perhotelan DIY, meningkatkan tingkat penghunian kamar hotel, serta menjaga kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.