Menkeu Purbaya Perpanjang Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perpanjangan masa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit tetap berlanjut.

Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) akan langsung diperpanjang enam bulan setelah jatuh tempo pada 13 Maret 2026.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya dalam konferensi pers bertajuk APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin. Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan kembali pada September mendatang.

Sejak awal penempatan dana pada September 2025 hingga Januari 2026, kebijakan tersebut sudah turut menurunkan suku bunga deposito dan kredit. Suku bunga deposito tenor enam bulan turun menjadi 4,73 persen pada Januari 2026 dari 5,03 persen pada November 2025, sedangkan tenor tiga bulan turun menjadi 4,68 persen dari 4,71 persen. Sementara itu, suku bunga kredit turun menjadi 8,80 persen per Januari 2026, lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang berada di level 9,20 persen.

Purbaya menambahkan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan kredit bekerja sama dengan Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit tercatat 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026, sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan uang primer (M0) tumbuh 11,7 persen per Februari 2026.

"Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan Bank Indonesia akan terus dijaga. Kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan," kata Purbaya. Ia berharap perekonomian Indonesia semakin menguat seiring hasil program prioritas pemerintah mulai terlihat, meningkatnya peran Danantara, dan bertambahnya aliran dana residen yang masuk ke Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan total Rp276 triliun SAL ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya: Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, dan Bank DKI Rp1 triliun. Dari total tersebut, Rp75 triliun telah ditarik kembali untuk mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara