Perang Memanas, Stok BBM Indonesia Idealnya Tersedia untuk 2 Bulan

Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini belum ideal menghadapi situasi darurat.

Meski pemerintah menyebut stok aman untuk 21 hari, jumlah tersebut dianggap hanya cukup untuk kondisi normal, bukan di tengah ancaman perang dan lonjakan permintaan Lebaran.

Fahmy menekankan bahwa dampak konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah berimbas secara global, termasuk ke Indonesia.

Gangguan ini tidak hanya menyasar aspek pasokan, tetapi juga memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. “Bahlil [Menteri ESDM] mengatakan 21 hari cukup, barangkali itu kalau kondisi normal, artinya tidak ada hari raya dan perang," ujar Fahmy, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, penutupan Selat Hormuz menjadi faktor krusial yang menyulitkan pengisian kembali stok saat cadangan habis dalam waktu singkat.

Dalam situasi tidak normal seperti sekarang, stok 21 hari dinilai sangat riskan. Fahmy berpandangan bahwa cadangan BBM nasional minimal harus tersedia untuk satu bulan, dengan angka ideal mencapai dua bulan.

Persoalan lain muncul dari sisi fiskal, di mana Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 dipatok pada angka 70 dolar AS per barel.

Jika harga minyak dunia melambung hingga 100 dolar AS per barel, pemerintah harus menanggung defisit 30 dolar AS per barel yang berdampak pada membengkaknya beban subsidi energi.

Kondisi ini memicu dilema bagi ketahanan fiskal nasional jika peperangan terus berkepanjangan.

"Kalau subsidi tidak diperpanjang, artinya kan dinaikkan, kenaikan BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, itu sudah pasti gitu ya akan memicu inflasi," jelas Fahmy. Ia menambahkan bahwa inflasi yang tinggi secara otomatis akan menggerus daya beli masyarakat dan memperberat beban hidup.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah didesak segera menyusun pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan harga BBM harus disesuaikan.

Misalnya, pemerintah perlu menetapkan angka psikologis seperti 150 dolar AS per barel sebagai batas atas sebelum mengambil kebijakan kenaikan harga agar tidak mengguncang ekonomi secara mendadak.

Momentum kebijakan juga menjadi poin penting, di mana kenaikan harga sebaiknya tidak dilakukan berdekatan dengan hari raya keagamaan.

"Nah, yang penting sebelum dinaikkan, rakyat miskin terutama, itu harus diberikan kompensasi, entah berupa Bansos atau berupa apa gitu ya," tutur Fahmy mengingatkan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.