MBG Disorot Akademisi UGM, Muncul Usulan Pangkas Jumlah Penerima

Harianjogja.com, JOGJA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global, dengan usulan rasionalisasi agar anggaran lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Di tengah lonjakan harga energi dunia akibat konflik di Timur Tengah, kebutuhan subsidi meningkat dan memicu tekanan terhadap APBN. Kondisi ini membuat efisiensi program pemerintah, termasuk MBG, mulai didorong.

Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), R. Agus Sartono, menilai rasionalisasi MBG perlu segera dilakukan agar anggaran dapat digunakan lebih efektif.

Ia mengusulkan agar program MBG hanya diberikan pada hari efektif sekolah, yakni sekitar 190 hari. Dengan asumsi biaya Rp15.000 per siswa per hari dan total penerima 55,28 juta siswa, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp157,55 triliun.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding alokasi awal, sehingga membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang lebih produktif.

Selain itu, ia juga menyarankan agar penerima MBG diprioritaskan hanya kepada sekitar 40% siswa dari keluarga miskin dan hampir miskin. Langkah ini dinilai dapat mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program. "Jumlahnya pasti jauh lebih kecil," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak hanya soal memangkas anggaran, tetapi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.

Di sisi lain, Agus juga mengingatkan adanya sejumlah persoalan dalam implementasi MBG, terutama jika dikaitkan dengan pembelajaran daring. Mekanisme distribusi hingga kualitas makanan menjadi tantangan yang harus diperhatikan.

Ia menyoroti potensi masalah ketika siswa harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan, serta kemungkinan munculnya persepsi negatif jika bantuan diberikan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai di bawah anggaran.

"Apalagi jika makanan yang diberikan tidak siap konsumsi atau mentah. Artinya, beban SPPG semakin kecil sementara biaya tetap berjalan. Seharusnya dalam kondisi seperti itu kualitas gizi justru bisa ditingkatkan," tegasnya, Rabu (25/3/2026).

Masalah lain yang disorot adalah potensi kualitas makanan yang tidak layak hingga praktik manipulasi masa kedaluwarsa. Hal ini dinilai berisiko terhadap kesehatan anak dan dapat menurunkan kepercayaan publik.

Ia juga menilai klaim bahwa program MBG mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar perlu ditinjau ulang. Pendekatan program seharusnya tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran.

"Apalagi dari anggaran semula Rp15.000 per anak realisasinya tinggal Rp7.500 per anak. Artinya ada 50 persen alokasi pendanaan yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Dalam konteks perencanaan, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting. Pemanfaatan dana desa dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan MBG sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Agus juga menyoroti narasi pemerintah yang menyebut MBG tidak menggunakan anggaran pendidikan. Menurutnya, hal tersebut kurang tepat karena dalam PP No. 18 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026 tercantum alokasi Rp223,6 triliun untuk MBG.

Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 22 UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan mencakup program MBG.

Ia menilai momentum tekanan ekonomi global saat ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk mengevaluasi program secara menyeluruh.

"Jika diberikan hanya kepada 40 persen siswa dari keluarga miskin dan hampir miskin, maka ini mengurangi pemborosan. Sementara sisa dana dapat dialokasikan untuk pembiayaan produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Di tengah situasi global yang tidak menentu, efisiensi anggaran dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok rentan.

"Efisiensi bukanlah tentang memotong anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah bekerja dua kali lebih keras untuk kesejahteraan rakyat," katanya.  

Sebagai konteks, tekanan ekonomi global saat ini dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak dunia, termasuk akibat pembatasan akses Selat Hormuz oleh Iran. Kondisi ini berpotensi meningkatkan inflasi dan beban subsidi di Indonesia sebagai negara net importir minyak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.