Guru Besar UMY: Defisit APBN Melebar Kebijakan BBM Masuk Zona Risiko

Harianjogja.com, JOGJA— Tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai kian mengkhawatirkan dan membuat kebijakan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam situasi berisiko bagi pemerintah.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi menilai proyeksi defisit hingga empat persen bukan skenario pesimistis, melainkan kondisi yang realistis dengan tekanan ekonomi saat ini.

“Kemungkinan defisit menembus angka tersebut tetap bisa terjadi dengan kondisi makro ekonomi seperti sekarang,” ujarnya, Kamis (8/4/2026).

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Teluk menjadi pemicu utama tekanan fiskal. Kondisi ini memperberat beban karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak.

Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Jika subsidi BBM ditambah, defisit berpotensi semakin membengkak.

Namun, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan biaya hidup.

“Biaya produksi meningkat, inflasi naik, dan daya beli yang sudah terbatas semakin tertekan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang dinilai menambah tantangan dalam menutup defisit anggaran.

Sejumlah opsi kebijakan pun dinilai perlu dipertimbangkan, mulai dari peningkatan pajak, efisiensi anggaran, hingga pemangkasan belanja di sektor tertentu.

Selain itu, restrukturisasi program strategis pemerintah juga disebut menjadi langkah yang mungkin ditempuh.

Tekanan terhadap APBN tidak hanya berasal dari sektor energi. Perlambatan ekonomi global turut menekan permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada penerimaan negara.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat juga memperbesar beban utang luar negeri.

“Ketika mata uang asing menguat, secara otomatis beban utang kita meningkat. Artinya, tanpa menambah utang baru pun, nilai kewajiban kita sudah bertambah akibat pelemahan rupiah,” katanya.

Ia merekomendasikan langkah jangka pendek berupa penghematan signifikan pada sektor nonprioritas, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal agar pertumbuhan ekonomi domestik tidak terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.