Utang Dijaga Ketat di Tengah Sinyal Ekonomi Menguat

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal tetap disiplin di tengah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Dalam rapat besar di Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menekankan rasio utang negara dijaga di kisaran 40 persen dan defisit APBN tidak melampaui 3 persen hingga akhir tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah pada Rabu (8/4/2026). Menurutnya, batas itu tetap lebih konservatif dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memperbolehkan rasio utang hingga 60 persen terhadap APBN.

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan [batas rasio utang] sampai 60 persen [terhadap APBN]. Demikian pula juga defisit [APBN] dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Rapat yang dihadiri sekitar 800 peserta dari kalangan birokrat, direksi BUMN, hingga petinggi TNI, Polri, dan Kejaksaan itu berlangsung sekitar empat jam. Dalam forum tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai masih solid.

Airlangga menyebutkan, indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran menunjukkan kondisi yang stabil. Di sisi lain, penerimaan pajak hingga Maret 2026 juga tercatat tumbuh signifikan.

"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 [triliun], dan manufaktur juga ekspansif," ungkapnya.

Dengan tren tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen. Angka ini dinilai masih berada dalam jalur target yang telah ditetapkan.

Selain itu, ketahanan pangan nasional juga menjadi sorotan dalam rapat. Pemerintah mencatat produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton dengan stok di Perum Bulog menyentuh 4,6 juta ton.

"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di 2025 [sebesar] 34,7 [juta ton], dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," ujarnya.

Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan, termasuk implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai 1 Juli. Program ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp48 triliun.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara