BI Siapkan GPIPS untuk Jaga Harga Pangan, Fokus Atasi Inflasi Pasokan
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Pesawat Garuda Indonesia berada di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (26/11/2018)./JIBI-Bisnis Indonesia-Paulus Tandi Bone
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. meminta iktikad baik Sriwijaya Air Group menyelesaikan kewajiban dan utang kepada sejumlah perusahaan negara.
VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan awal masuknya emiten berkode GIAA dalam kerja sama operasi adalah dalam rangka mengamankan aset dan piutang negara pada Sriwijaya Air Group. Sriwijaya Air Group membawahi maskapai Sriwijaya Air dan NAM Air.
"Kami saat ini sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemegang saham Sriwijaya perihal penyelesaian kewajiban dan utang-utang mereka kepada institusi negara seperti BNI, Pertamina, GMF, Gapura Angkasa dan lainnya," katanya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2019).
Dia juga memberikan klarifikasi sehubungan dengan informasi yang beredar di publik perihal penjelasan Direktur Teknik dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto. Penjelasan tersebut ditujukan kepada perusahaan penyewaan pesawat (lessor) atas pertanyaan mereka tentang posisi Garuda Indonesia atas Sriwijaya Air.
Saat ini, hubungan keduanya adalah sebatas pada business to business dan tanggung jawab Sriwijaya kepada lessor menjadi tanggung jawab maskapai milik keluarga Chandra Lie sendiri.
Dia juga menuturkan sebagai informasi tambahan, direksi masa transisi Sriwijaya yang disepakati bersama telah habis masa tugasnya pada 31 Oktober 2019.
Sebelumnya, Garuda Indonesia Group menegaskan Sriwijaya Air Group sudah bukan menjadi bagian dalam kerja sama operasi yang dijalin antara Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air.
Direktur Perawatan dan Servis Garuda Indonesia Iwan Joeniarto mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kondisi dan hal tertentu yang membuat kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.