BI Siapkan GPIPS untuk Jaga Harga Pangan, Fokus Atasi Inflasi Pasokan

Harianjogja.com, PAMATANG RAYA—Bank Indonesia (BI) terus memusatkan perhatian pada pengendalian inflasi pangan yang masih bertahan di atas 5% akibat keterbatasan pasokan. Bersama pemerintah, otoritas moneter kini menyiapkan strategi baru melalui transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS).

Penjabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan tekanan inflasi pangan saat ini masih didominasi faktor pasokan. Karena itu, kebijakan diarahkan untuk memperkuat produksi, distribusi, serta koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan produksi, distribusi, serta koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah," katanya secara hybrid dalam agenda Editors Briefing Bank Indonesia, Jumat (31/7/2026).

Destry mengungkapkan perkembangan pengendalian inflasi pangan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang dijadwalkan pada 5 Agustus 2026. Agenda tersebut juga akan membahas langkah lanjutan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta implementasi GPIPS.

"Tanggal 5 Agustus 2026 akan bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan capaian dan langkah menjaga inflasi pangan," ujar Destry.

Menurutnya, GPIPS merupakan transformasi dari GNPIP yang dirancang sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, BI bersama pemerintah memperkuat produktivitas pertanian, hilirisasi, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda Asta Cita dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, kemitraan dengan offtaker, dan perluasan akses pasar.

Hingga Juli 2026, implementasi GPIPS telah melampaui target pada sejumlah program utama. Realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,5% dari target nasional.

Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terealisasi sebanyak 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target. Adapun Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target nasional.

Sementara itu, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) telah mencapai 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan. BI menyatakan pelaksanaan GPM akan terus dipercepat hingga akhir 2026 guna memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com