Ada Karantina Wilayah, Bagaimana Logistik Kebutuhan Pokok?

Harianjogja.com, JAKARTA–Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) memastikan jasa logistik akan tetap berjalan meski opsi karantina wilayah dan pengetatan pembatasan sosial santer disuarakan. 

Ketua DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengemukakan logistik akan menjadi struktur penting dalam menjamin pasokan kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa operasional jasa logistik tak akan menghadapi hambatan meski skenario karantina wilayah diberlakukan.

"Logistik tidak boleh ada hambatan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan obat-obatan yang menyangkut hajat orang banyak. Kalau terhambat tentu masyarakat yang merasakan kerugian," kata Feriadi kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Senin (30/3).

Dalam hal antisipasi untuk tetap menjaga operasional, Feriadi meyakini para anggota pun telah menyiapkan strategi masing-masing. "Meski Corona dianggap sebagai masalah, banyak juga yang melihatnya sebagai peluang mengingat belanja daring semakin meningkat karena konsumen tak meninggalkan rumah," ujarnya.

Dia pun mengemukakan sejumlah kelompok barang meningkat frekuensi dan volume pengiriman, seperti alat kesehatan dan obat-obatan. Di sisi lain, produk makanan dan fesyen pun masih menunjukkan tren yang baik. "Saya pastikan logistik akan tetap berjalan karena kami sudah dapat kepastian dari pemerintah logistik tidak boleh terhambat."

Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Sihard Hajopan Pohan memberikan jawaban diplomatis ketika ditanyai mengenai kesiapan logistik dan distribusi dalam situasi karantina wilayah, terutama untuk kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. "Jika ditetapkan situasi karantina wilayah, distribusi logistik bapok dipastikan tetap jalan dan tidak dihambat," ujarnya.

Dagang Elektronik

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah memang tak secara eksplisit menyinggung kebijakan karantina wilayah sebagaimana diatur dalam UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Kendati demikian, dalam skenario aktivitas fisik penduduk di wilayah terdampak wabah benar-benar diminimalkan, pelaku usaha dagang elektronik menyatakan kesiapan dalam menghadapi situasi ini mengingat industri tersebut dipastikan bakal menjadi tulang punggung bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyebut dari sisi kesiapan platform, dia meyakini para pelaku usaha telah berda dalam kondisi siap. Termasuk dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga seiring makin terbatasnya aktivitas fisik masyarakat. "Dari segi platform dipastikan siap. Sistem stabil, termasuk server dalam menghadapi permintaan yang meningkat," ujar Untung kepada JIBI, Senin.

Berkaitan dengan pasokan kebutuhan, Untung sendiri belum bisa memastikan kesiapan para anggota asosiasi karena hal tersebut amat tergantung dari sifat platform. Untuk platform yang bersifat marketplace, ketersediaan produk akan amat tergantung pada para pedagang yang membuka gerai daring di platform tersebut.

"Kalau untuk marketplace ketersediaan sulit terkontrol karena pasokan dari merchant. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pemblokiran permanen kepada pedagang yang menggelembungkan harga secara tidak wajar," paparnya.

Sementara untuk platform yang bersifat business-to-consumer (B2C), Untung memperkirakan tak ada kendala yang dihadapi terkait pasokan. Pengelola platform dagang-el model B2C disebutnya hanya memerlukan jaminan bahwa tidak ada gangguan logistik dan dijamin oleh pemerintah kelanjutannya.

Kondisi logistik pun disebut Untung dipengaruhi oleh sifat distribusi yang dilakuan platform dagang-el, apakah menggunakan armada internal atau melibatkan pihak ketiga. "Kalau menggunakan pihak ketiga tentu kontrol ada di mereka. Kalau armada sendiri kami pastikan tetap beroperasi."

Lebih lanjut, anggota asosiasi pun telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah yang berisi permintaan untuk menjamin kelanjutan logistik jika implementasi pembatasan fisik diperketat. "Kami perlu kepastian apakah tetap boleh bergerak. Karena percuma saja jika ada pembatasan tapi logistik juga dibatasi tentu masyarakat akan tetap keluar [dari rumahnya]," tutur Untung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia