Target Pendanaan Iklim 45 Persen Dihapus, Transisi Hijau Terancam
Bank Dunia menghapus target pembiayaan iklim 45 persen setelah tekanan AS. Negara berkembang khawatir pendanaan transisi hijau dan adaptasi iklim melemah.
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis/Abdullah Azzam
Harianjogja.com, JAKARTA –Salah satu jalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 adalah digitalisasi bisnis dan pemasaran dalam jaringan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, selain bisa menjangkau konsumen domestik, pemanfaatan pasar daring bisa mempertemukan pelaku usaha dan pembeli di luar negeri.
Kendati demikian, sejauh ini baru sekitar 13 persen UMKM yang terhubung secara daring. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi mengingat penjualan lewat dagang elektronik dilaporkan Bank Indonesia meningkat 18 persen pada April dibandingkan bulan sebelumnya.
"UKM yang terhubung dengan ekosistem digital baru sekitar 8 juta, padahal selama pandemi banyak usaha yang kesulitan membayar cicilan. Sehingga menjadi penting transformasi digitalisasi UMKM menjadi agenda penting kita bersama," kata Teten, Selasa (30/6/2020)
Selain koneksi pada ekosistem digital yang masih rendah, Teten pun mengemukakan bahwa kinerja UMKM dihadapkan pula dengan target peningkatan kontribusi pada nilai ekspor. Menurut Teten, peningkatan ekspor UMKM dapat dicapai dengan membangun keterkaitan dengan usaha skala besar.
"Kalau di negara lain, kontribusi UMKM bisa tinggi karena ada linkage dengan usaha besar. Dia tidak bergerak sendiri, di Indonesia yang sudah terhubung dengan usaha besar masih di bawah lima persen," ujarnya.
Dia menjelaskan hubungan antara UMKM dan perusahaan skala besar ini dapat dibangun dengan meningkatkan peran UMKM sebagai pemasok bahan baku maupun bahan jadi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan Muhri menyebutkan hambatan yang kerap dihadapi UMKM kala merambah pasar ekspor adalah soal kapasitas produksi. Dia mengatakan pelaku usaha seringkali kesulitan memenuhi permintaan pembeli karena keterbatasan modal dan sumber daya.
"Contohnya soal kapasitas, ketika menghadapi permintaan besar mereka tidak mampu memenuhi. Padahal jika mampu potensial sekali. Sertifikasi produk untuk masuk ke negara tujuan juga menjadi kendala. Jarang ada jejaring untuk mengurus hal tersebut," ujar Kasan.
Terlepas dari kendala tersebut, Kasan mengemukakan peningkatan ekspor UMKM tetap menjadi salah satu fokus yang diupayakan pemerintah. Hal ini tak lepas dari peluang pasar yang besar dan potensi kontribusi yang besar bagi produk domestik bruto.
Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenkop UKM pada 2018, nilai ekspor nonmigas UMKM mencapai Rp293,84 triliun atau sekitar 14 persen dari total kontribusi UMKM pada PDB sebesar Rp8.573,89 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
DPRD Jogja meminta Rippar 2026–2045 tak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja, tenaga kerja, dan lingkungan.
Remaja 17 tahun di Berbah, Sleman, dibacok celurit saat pulang memancing. Polisi menangkap dua pelaku yang diduga salah sasaran.
Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah negara tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar budaya antikorupsi selalu melekat dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya.
Angka pernikahan di Kulonprogo terus menurun. Kemenag menyebut kesiapan dan penurunan jumlah penduduk menjadi sejumlah faktornya.