Soal BLT BBM, Ekonom DIY: Awas Jadi Bahan Kampanye!

Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah diminta segera menyalurkan bantuan kepada warga miskin terdampak kenaikan harga BBM. Tujuannya, untuk mengurangi penderitaan warga miskin terdampak kenaikan harga BBM.

Ekonom DIY, Prof Edy Suandi Hamid mengatakan saat harga BBM naik dan berdampak pada barang lainnya, maka pemberian bantuan bagi warga terdampak yang tidak mampu dan kaum duafa harus segera dilakukan. 

"Kalau dari sisi ekonomi, meski banyak orang beda pendapat, kalau kompensasi itu tidak segera diberikan maka akan menambah penderitaan kaum miskin," katanya saat dihubungi Harianjogja.com, Senin (5/9/2022).

Hanya saja, dia menekankan agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan betul-betul diterima orang miskin, bukan yang tidak berhak.

BACA JUGA: Banyak yang Spesial dari Honda di Festival Hari Pelanggan Nasional

Oleh karena itu, dia meminta agar data penerima kompensasi BBM tersebut yang akurat, aparat yang jujur dan pengawasan yang ketat. "Karena selalu, ketika ada hal seperti ini [bantuan] selalu ada penyelewengan, ini tidak akan maksimal," kata Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta itu.

Penyelewengan yang dimaksud Edy, tidak hanya adanya salah sasaran tetapi juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Misalnya dijadikan orang untuk mencari popularitas dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilu. "Jadi bantuan harus diawasi agar tidak dijadikan bahan kampanye," katanya.

Edy mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (mencabut subsidi BBM) dinilai tepat. Alasannya selama ini, subsidi BBM banyak dinikmati orang kaya.

Padahal subsidi yang betul diberikan kepada orang miskin, bukan kepada komunitas. Ketika komunitas mendapatkan subsidi, maka akan memperoleh bagian dari orang miskin. 

"Subsidi yang baik justru diberikan kepada orang miskin. Celakanya subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang kaya. Oleh karenanya bagi saya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu tepat," kata mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja itu.

Edy mengatakan bila memungkinkan pemberian bantuan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tetapi sampai dampak kenaikan harga BBM sudah tidak dirasakan oleh warga miskin. Meski begitu, bukan selamanya bantuan tersebut diberikan.

"Sifatnya hanya mengurangi dampak kenaikan harga BBM. Misalnya tiga bulan. Ya tidak selamanya," kata Edy.

Menurut Edy, kenaikan harga-harga tidak hanya berasal dari dampak kenaikan harga BBM tetapi juga bisa disebabkan ulah para spekulan. Untuk itu, lanjut Edy, pemerintah harus proaktif untuk mengawasi dan menjaga agar aliran suplai barang terjaga dengan baik. "Terutama supply bahan-bahan pokok, Bulog harus proaktif menjaga stabilitasinya," kata Edy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.