Fintech Bertampak Positif bagi Kegiatan Ekonomi Nasional

JOGJA—Keberadaan fintech di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pelaku fintech pun didorong untuk terus menangkap peluang dari potensi ekonomi nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan ekosistem keuangan digital di Indonesia sudah berada di tren yang tepat dan terus mengalami peningkatan. Ia berharap pelaku fintech mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital pada 2030 yang diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun. Ia juga meyakini, pada 2030 pertumbuhan fintech dan ekonomi digital di Indonesia dapat meningkatkan PDB Indonesia menjadi Rp24.000 triliun.

"Keberadaan fintech sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Fintech membantu sektor jasa keuangan untuk mencapai stabilitas dan efisiensi, bahkan menurunkan biaya transaksi. Hal ini berdampak positif bagi kegiatan perekonomian nasional," katanya dalam Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022 di Royal Ambarrukmo Hotel, Senin (12/12/2022).

Mirza mengatakan cepatnya perkembangan fintech di Indonesia tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan masyarakat yang mengalami peningkatan. OJK mencatat, literasi keuangan selama 2022 meningkat sebesar 49,68% atau naik dari tahun 2019 yang mencapai 38,03%.

"Transformasi digital ini juga berkontribusi pada peningkatan indeks inklusi keuangan selama 2022 sebesar 85,1 persen atau meningkat 2019 yang hanya sebesar 76,2 persen," ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk keuangan yang inklusif, khususnya melalui fintech. Menurutnya, transformasi digital di sektor keuangan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.

Menurutnya, terdapat lima segmen fintech utama yang memicu digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Mulai dari neobanking, alternatif finance, digital asset, digital invesment, dan digital velues. Segmen digitalisasi asset dan digitalisasi investment diyakini akan menjadi segmen utama bagi sektor fintech Indonesia. 

"Kami pun mendorong fintech untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Kami juga menfasilitasi sertifikasi fintech. Kami sudah menangani 7.000 lebih fintech yang ilegal di berbagai platform. Oleh kami juga mendorong segera dilakukan sertifikasi fintech untuk memperkuat fintech dan melindungi masyarakat,” ujar Johnny.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam kesempatan tersebut menyambut baik kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang sudah diakui dunia. Hal itu terungkap saat pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia pada November lalu di Bali. "Sudah disepakati roadmap-nya di G20, dalam 6–7 tahun ke depan cross-border payment akan semakin erat antarnegara," katanya.

BI menargetkan penambahan penggunaan layanan quick response code Indonesian standard (QRIS) pada 2023. Tak tanggung, penambahan targetnya mencapai 45 juta pengguna QRIS. "Sejak diluncurkan 2019 lalu, QRIS sudah digunakan oleh 30 juta pengguna. Untuk mencapai target 45 juta pengguna pada 2023, kami meminta dukungan dari berbagai lembaga dan juga Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengatakan berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu pemimpin negara G20 menyepakati transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang penerapannya terus ditindaklanjuti. "Pada periode November hingga Desember 2022 Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional ini telah menjaring sekitar 1.5 juta partisipan atau meningkat 30 persen dibandingkan sebelumnya. Ini terjadi karena kami terus mempromosikan fintech," jelasnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.