Kasus Korupsi Timah, MA Tetapkan Kerugian Negara Rp28,9 Triliun
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Ilustrasi./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik diprediksi tidak akan sesuai dengan perkiraan yang sudah dikeluarkan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang. Hingga kini, Kementerian Keuangan dan DPR RI bersilang pendapat terkait realisasi kebijakan tersebut.
Persoalannya, jika rencana kebijakan ini malah menggantung, pasar otomotif khususnya segmen mobil listrik akan ikut terpengaruh. Wajarnya, para calon konsumen menahan realisasi pembelian hingga terdapat realisasi kebijakan yang telanjur diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi percaya bahwa pemerintah sudah punya hitung-hitungan pasti mengenai subsidikendaraan listrik ini.
“Ya tinggal proses waktu saja, pasti Kemenperin punya pegangan dan pemerintah juga sudah pasti akan menjalankan hal ini. Cuman tinggal kapannya dan besarannya memang masih lagi diperdebatkan,” tutur Nangoi, Rabu (21/12/2022).
Lebih lanjut, Ketua Umum Gaikindo itu mengatakan persoalan yang ada saat ini tidak akan memunculkan masalah besar. Adapun, dengan adanya rencana pemberian insentif ini akan menggairahkan penjualan mobil listrik ke depannya.
“Saya rasa sih [dengan polemik yang ada] masih oke ya, tidak ada masalah. Mau dibantu ini sudah luar biasa sekali, pasti penjualan mobil lsitrik akan meningkat setelah disupport pemerintah, jadi kami [Gaikindo] tetap menanggapi hal ini secara positif dan tidak ada masalah ya,” tambahnya.
BACA JUGA: Diluncurkan di Jogja, FlipFlopTV Dorong Sineas Terus Berkarya
Di sisi lain, pemberian insentif ini akan berdampak positif bagi pemain otomotif yang mempunyai pabrikan di Indonesia seperti Toyota dan Honda.
Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menyampaikan, dengan adanya kebijakan subsidi pembelian mobil listrik BEV maupun HEV dari pemerintah, bakal menguatkan lobi terhadap prinsipal untuk melokalisasi produk.
“Kami pasti selalu meminta prinsipal untuk consider, ke depannya tidak hanya impor, tapi ke depannya made in indonesia untuk BEV,” tukasnya di sela “Journalist Test Drive All New Kijang Innova Zenix”, Senin (19/12/2022).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita enggan menanggapi lebih jauh perihal tidak adanya alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik tahun depan yang dinyatakan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pada saat ditanya mengenai perihal tersebut seusai menjadi pembicara Seminar Nasional berjudul Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi Melalui Transformasi Struktural di Ritz Carlton, Jakarta, Agus tidak berkomentar banyak. "Terkait dengan insentif kendaraan listrik belum ada tambahan informasi," kata Agus, Rabu (21/12/2022).
Agus memang sudah tidak banyak berkomentar terkait dengan insentif kendaraan listrik dalam beberapa hari terakhir. Saat ditemui seusai menjadi pembicara di acara Peluncuran Buku Covid-19 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (20/12/2022), Agus juga tidak banyak berkomentar.
Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah masih mempelajari lebih lanjut mengenai rencana pemberian subsidi kendaraan listrik. Di sisi lain, rencana pemerintah menyalurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan hybrid pada 2023 mendatang tersandung di Banggar DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Bank Jateng secara resmi dinobatkan sebagai Yearly Excellent Performance Bank 2026 dalam ajang 31st Infobank Award 2026
DPRD Bantul mendorong penurunan kelas Jalan Parangtritis agar retribusi wisata pantai selatan bisa dikelola lebih maksimal.
PT Sharp Electronics Indonesia kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui Sharp Hydro Heroes. Kali ini, program berbasis pertanian modern ter
PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka peluang PPPK dosen menjadi PNS. Cek syarat, kriteria, dan tiga tahap seleksi yang harus dilalui.
Timnas voli putri Indonesia hadapi AVC 2026 tanpa Megawati. Khanza/Arsela isi opposite. Target enam besar. Lawan Kazakhstan, Thailand, Australia.