Satgas PPA Bantul: Jangan Terkecoh Tampilan Luar Daycare
Satgas PPA Bantul soroti kasus kekerasan daycare di Umbulharjo. Orang tua diminta selektif memilih tempat penitipan anak & jangan hanya lihat tampilan luar.
Ilustrasi / Ist
Harianjogja.com, JOGJA—Bisnis Pertamina Shop (Pertashop) di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah (Jateng) dan DIY mulai berguguran. Disparitas harga dituding jadi biang menurunnya bisnis yang dikenalkan Pertamina sejak awal 2020 ini.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi meminta agar PT Pertamina (Persero) responsif. Menurutnya ini menjadi tanggung jawab Pertamina untuk memikirkan nasib Pertashop agar bisa kembali berjualan dan tidak merugi.
"Kalau sebagian besar Pertasop itu bangkrut misalnya, maka ini kan punya dampak ke Pertamina apakah terkait pembayaran dan lainnya. Tapi tampaknya Pertamina cukup lama mengambil keputusan," ucapnya, Rabu (9/8/2023).
Dia berharap agar kondisi ini tidak berlarut-larut, karena akan semakin banyak Pertashop yang merugi dan bangkrut. Padahal modal pengusaha Pertashop sebagian berasal dari perbankan.
"Pendanaan Pertashop itu kan dari bank sebagian besar, jadi bebannya semakin berat dan saya prediksikan kalau Pertamina gak segera ambil keputusan akan berjatuhan satu persatu," jelasnya.
BACA JUGA: Geopark Gunung Sewu Sudah Direvalidasi, Pemkab Gunungkidul Optimistis Bisa Dipertahankan
Menurutnya Pertamina bisa menawarkan alternatif seperti mengizinkan penjualan Pertalite. Sebab lokasi Pertashop kebanyakan di pinggiran. "Usulan Pertamina dengan bisnis lain seperti tambal ban dan lainnya gak tepat, gak sesuai core bisnis."
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menyampaikan selain Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng-DIY, Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia yang beranggotakan pengusaha Pertashop dari berbagai daerah di Indonesia juga beraudiensi ke Komisi VII DPR.
"Apa yang disampaikan pengusaha Pertashop tersebut berkaitan dengan kebijakan nasional yang juga berkaitan dengan aspek penyaluran produk subsidi sehingga saat ini sedang dikoordinasikan dan dikaji oleh kantor pusat," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Satgas PPA Bantul soroti kasus kekerasan daycare di Umbulharjo. Orang tua diminta selektif memilih tempat penitipan anak & jangan hanya lihat tampilan luar.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Penolakan kereta gantung Rinjani dinilai tepat. DPRD NTB soroti dampak ekonomi, lingkungan, dan ancaman bagi porter lokal.
Tragedi kapal PMI ilegal di Malaysia tewaskan 7 WNI. DPR desak bongkar mafia pengiriman tenaga kerja ilegal hingga ke akar.
DPR minta pemerintah lindungi industri rokok dari tekanan regulasi dan rokok ilegal. Sektor ini serap jutaan tenaga kerja dan sumbang besar ke negara.
Tempe Pondoh Sleman resmi dilindungi hukum. Pernah ada upaya klaim dari luar, Pemkab kini bergerak cepat amankan warisan budaya.