Solar Subsidi Langka di Luar Jawa, Biaya Logistik Naik Jelang Iduladha
Kelangkaan solar subsidi di luar Jawa picu antrean panjang dan lonjakan biaya logistik jelang Iduladha 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dok Youtube Kemenkeu RI.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp2.446 triliun untuk belanja pemerintah pusat. Dari anggaran sebesar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) paling menyedot anggaran terbesar alias jumbo.
Anggaran Rp2.446 triliun tersebut termasuk untuk kementerian lembaga (KL), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Secara kumulatif, dalam postur RAPBN 2024, Kementerian Keuangan merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun. Lebih besar dari alokasi belanja dalam APBN 2023, senilai Rp3.060 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tahun akhir kepemimpinannya, menargetkan pendapatan negara pada akhir kepemimpinannya atau pada 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun, naik 12,9 persen dari postur APBN 2023 yang mencapai Rp2.463 triliun.
Pada tahun depan, Jokowi menargetkan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Puluhan Maba UPN Jogja Keracunan Massal, Ini Tanggapan Pihak Rektorat
"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun," paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Adapun, postur RAPBN 2024 juga merencanakan belanja negara senilai Rp3.304,1 triliun atau naik Rp242,9 triliun dari APBN 2023.
Secara rinci, belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah senilai Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan negatif Rp25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif.
Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) atau defisit APBN ditargetkan 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Rp146,98 triliun
2. Kementerian Pertahanan Rp135,44 triliun
3. Kepolisian RI Rp114,76 triliun
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp97,7 triliun
5. Kementerian Kesehatan Rp90,27 triliun
6. Kementerian Sosial Rp79,19 triliun
7. Kementerian Agama Rp72,16 triliun
8. Kementerian Keuangan Rp48,35 triliun
9. Kementerian Perhubungan Rp38,47 triliun
10. Komisi Pemilihan Umum Rp28,36 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Kelangkaan solar subsidi di luar Jawa picu antrean panjang dan lonjakan biaya logistik jelang Iduladha 2026.
Sebanyak 2.000 warga Magelang menebus sembako murah dari PSMTI. Program sosial ini membantu meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Kebakaran lahan kembali melanda Wukirsari, Bantul. BPBD mencatat 62 kasus kebakaran hingga 22 Juli 2026, mayoritas dipicu aktivitas manusia.
Google dikabarkan menaikkan harga Pixel 11 yang meluncur 12 Agustus 2026 akibat lonjakan biaya memori dan produksi global.
Harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto kembali naik menjadi Rp50.000 per kilogram. DPKUKM Banyumas terus memantau harga untuk mengendalikan inflasi.
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.