Upah Layak dan Premanisme Jadi Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Ilustrasi pinjol - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) per Juni 2023 sebesar 18,86% year on year (yoy). Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y Sri Susilo mengatakan pinjol diminati oleh masyarakat karena syaratnya yang mudah, baik legal dan ilegal.
Sehingga bagi masyarakat yang butuh uang cepat akan memilih Pinjol. Sebab untuk mendapatkan akses ke perbankan dibutuhkan administrasi yang lebih panjang sehingga tidak langsung cair, meski bunganya lebih rendah.
"Kalau pinjol kan bisa setelah selesai pada hari yang sama cair. Perbankan butuh administrasi katakanlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah macam-macam kan administrasinya, dan enggak langsung cair," ucapnya beberapa hari lalu.
Tingginya pertumbuhan pinjol menurutnya harus disikapi oleh perbankan. Perbankan perlu meningkatkan dari segi teknologi dan juga tingkat layanan yang lebih cepat. Di samping keunggulan tingkat bunga yang lebih kompetitif.
BACA JUGA: DPD PDIP Jateng Pastikan Gibran Rakabuming Terima Undangan Konsolidasi Lanjutan
"[Bank] tingkat bunga lebih kompetitif dari pinjol, tapi lebih cepat cair pinjol dananya. Tapi untuk investasi jangka panjang pasarnya beda, enggak bisa kalau mau dirikan usaha dan lainnya. Mungkin enggak ke Pinjol meski dimungkinkan," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meski mendorong perbankan untuk bisa lebih cepat dalam menyalurkan kredit, namun tidak lepas dari prinsip kehati-hatian. Meski demikian dia menyebut Pinjol tidak bisa dibandingkan dengan perbankan.
"Prinsip kehati-hatian prudent itu tetap dilakukan, karena SOP [Standard Operating Procedure] perbankan demikian, dengan teknologi sekarang bisa [pinjol] diproses lebih cepat." Jika tidak ada upgrade dari sisi teknologi, kata Sri, maka akan ketinggalan. Hal yang sama juga berlaku bagi BPR, apalagi dengan wilayah usaha yang lebih terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Hujan lebat dan angin kencang di Sleman menyebabkan 10 pohon tumbang serta talud ambrol yang menutup akses jalan kampung.
Verval 22 gerai KDMP Kulon Progo telah rampung, tetapi seluruh fasilitas belum digunakan karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Jasa Raharja menargetkan ASEAN Blue Card mulai beroperasi Desember 2026 melalui layanan digital untuk perlindungan asuransi kendaraan lintas negara.
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel terkait perluasan permukiman di Tepi Barat serta kelompok penghambat bantuan Gaza.
Pada ajang Anugrah Media Humas Tahun 2026, Pemkab Kulon Progo berhasil meraih Terbaik ke- 2 Kategori Siaran Pers.