Libur Sekolah Dongkrak Okupansi Hotel DIY, Tembus 80 Persen
Okupansi hotel di DIY saat libur sekolah mencapai 80%. PHRI mencatat kenaikan tamu, meski biaya operasional hotel meningkat hingga 20%.
Wisata di kawasan sumbu filosofis Jogja bisa menggunakan Bus Jogja Heritage Track melewati Jalan Malioboro./visitingjogja\r\n
Harianjogja.com, JOGJA— Bus Rapid Transit (BRT) lebih dipilih pemerintah untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur daripada reaktivasi jalur kereta api (KA) Jogja-Borobudur sudah ada.
Ketua Paguyuban Pelaku Angkutan Pariwisata Yogyakarta, Hantoro mengatakan terkait BRT ini yang perlu diperhatikan adalah terkait jumlah penumpang. Seberapa banyak masyarakat yang mengakses transportasi publik untuk menuju ke sana.
BACA JUGA: Reaktivasi Jalur Kereta Api Jogja-Bodobudur Mandek, Berikut Hasil Studi Trasenya
Dia menjelaskan untuk angkutan pariwisata sendiri modelnya adalah charter, sehingga dari kapasitas yang ada rata-rata terpenuhi 85-100%. Keterisian ini yang perlu diperhatikan.
"Kalau yang reguler load factor masuk gak, jangan-jangan dikasih kursi 8 isi 1 atau gak isi. Tapi gak tahulah itu bukan ranah kami, program itu kalau diharapkan ada dan kalau menurut kami sebagai pelaku ya harus ada studi lagi," paparnya, Sabtu (16/9/2023).
Sejauh ini menurutnya belum ada pembicaraan dengan pemerintah mengenai BRT. "Belum ada komunikasi."
Selama ini menurutnya wisatawan dari luar Jogja memang mayoritas mengunjungi destinasi Borobudur. Saat ini di sekitaran Jogja pinggiran Jawa Tengah (Jateng) juga sudah ada destinasi-destinasi penyangga Borobudur.
BACA JUGA: Bukan Kereta Api, Kemenhub Condong Pakai Bus Rapid Transit untuk Kawasan Borobudur
Ia menjelaskan orang yang berwisata dalam sehari berharap bisa mengunjungi dua sampai empat destinasi. Sementara jika menggunakan angkutan umum hanya bisa mengunjungi satu destinasi dengan jalur tersebut.
"Kalau sekarang yang namanya orang wisata itu harapannya dalam satu hari bisa melewati dua hingga empat destinasi gak melulu satu destinasi," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), M Risal Wasal mengatakan terkait reaktivasi jalur KA Jogja- Borobudur koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) DIY dan Jateng sudah dilakukan, namun untuk mendukung KSPN Borobudur saat ini lebih diutamakan untuk BRT terlebih dulu.
"Studi FS sudah ada untuk reaktivasi daripada Jogja - Borobudur waktu itu kan kami dalam rangka mendukung KSPN Borobudur tersebut. Memang akhirnya saat ini untuk mendukung KSPN Borobudur lebih kepada BRT yang kita utamakan," ucapnya.
BACA JUGA: Rel Lama Jogja-Semarang Tak Mungkin Diaktifkan
Dia menjelaskan, bicara terkait dengan reaktivasi KA artinya bicara tentang sarana, kesiapan demand, dan lainnya. Jika demandnya tidak cukup, pembicaraan selanjutnya adalah terkait subsidi. Ada tahapan-tahapan yang telah disiapkan untuk menuju ke arah sana. Jika di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) minta reaktivasi disegerakan maka Kemenhub sudah siap.
"[Terkait dengan demand] kebetulan saya tadi rapat, nih saya tanya langsung ke kawan-kawan rupanya di posisi terakhir juga posisi KA gak jadi prioritas di KSPN. Cuma kami tetap lakukan studinya. Sehingga kalau ada perintah kami sudah siap," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Okupansi hotel di DIY saat libur sekolah mencapai 80%. PHRI mencatat kenaikan tamu, meski biaya operasional hotel meningkat hingga 20%.
Polresta Jogja menggelar rekonstruksi pembacokan di depan SMAN 3 Jogja. Polisi mengungkap korban tewas akibat luka bacok di dada kanan atas.
Muhammad Tahir resmi berpisah dengan PSS Sleman setelah membantu Super Elja promosi ke Super League musim 2025/2026.
Sigit Mustofa memimpin Warkaban periode 2026–2029 dengan fokus memperkuat organisasi, kolaborasi, dan kontribusi diaspora Bantul bagi masyarakat.
Menhut Raja Juli Antoni mendorong sektor kehutanan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep green growth tanpa mengabaikan kelestarian hutan.
BKAD Sleman mengajukan pemblokiran rekening yang dipakai dalam penipuan berkedok tagihan pajak daerah. Warga diminta hanya membayar lewat kanal resmi.