BI Upayakan Terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan

JOGJA—Bank Indonesia (BI) kembali meluncurkan Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK)  Edisi 41 dan Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Alila, Solo Senin, (23/10/23).

Peserta yang hadir antara lain perwakilan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, ISEI, Perbankan/Lembaga Keuangan dan Akademisi. "Stabilitas Sistem Keuangan [SSK] harus diupayakan tetap terjaga dengan sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan," jelas Deputi Gubernur BI, Juda Agung.

BACA JUGA : BI Rate 6%, Ada Kemungkinan Suku Bunga KPR Naik

Menurut Juda, dalam menjaga SSK terdapat tantangan yaitu meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian tersebut muncul dampak dari kondisi politik di Timur Tengah (konflik Palestina dan Israel) dan belum berakhirnya konflik Rusia dengan Ukrania. Kondisi tersebut mendorong naiknya harga energi dan harga pangan dunia, termasuk di Indonesia.

Ketidakpastian itu juga mendorong Bank Sentral AS menaikkan suku bunga. Kondisi tersebut berdampak pada volatilitas arus modal asing yang gilirannya mendorong melemahnya nilai tukar (kurs) Rupiah (Rp) terhadap Dollar AS. Salah satu upaya Bank Indonesia agar nilai tukar stabil maka suku bunga acuan (BI7DRR) pada bulan Oktober dinaikkan sebesar 0,25 bps menjadi 6,00%.  

“Stabilitas kurs diperlukan untuk mendukung SSK”, tegas Yuda Agung.

Tantangan ke depan adalah kebijakan yang berfokus  pada stabilitas makroekonomi dan  stabilitas keuangan dengan tetap memperhatikan momentum pertumbuhan ekonomi. “Stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan saling interdepedensi”, jelas Solikin M. Juhro Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Menurut Solikin, kedua variabel saling bergantung, artinya stabilitas makroekonomi membutuhkan stabilitas keuangan dan sebaliknya stabilitas keuangan membutuhkan stabilitas makroekonomi. Dalam forum seminar tersebut, Solikin menyatakan dukungan KLM untuk: (1) hilirisasi non-minerba  atau pangan (pertanian, perikanan dan peternakan). (2) Kredit untuk ultra mikro. (3) Pembiayaan inklusif dan hijau.

Arah bauran kebijakan BI dilaksanakan dengan  sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi. “Dengan ketidakpastian global yang tinggi, kebijakan moneter tetap diarahkan pada stabilitas [pro-stability," ujarnya.

BACA JUGA : Pertama di Indonesia, GoPay dan Bank Jago Gabungkan Keunggulan E-Money dan Perbankan

Selanjutnya kebijakan makroprudensial, dilaksanakan melalui digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Kegiatan peluncuran buku dan seminar tersebut, juga dihadiri oleh perwakilan anggota Forkom APIK BI (Forum Komunikasi Akademisi Penulis Kebijakan BI), yaitu Nugroho SBM (Guru Besar FEB UNDIP), Doddy Setyawan (Guru Besar FEB UNS), Wahyu Widodo (FEB UNDIP), Imron Rosyadi (FEB UMS), Rudy Badrudin (STIE YKPN), Suparmono (STIM YKPN) dan Y. Sri Susilo (FBE UAJY).

“Perwakilan anggota Forkom APIK BI hadir atas undangan dari Departemen Komunikasi BI”, kataY. Sri Susilo dalam rilisnya kepada media.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.