Industri Tekstil Terpuruk, Ini Upaya Pemda DIY untuk Cegah PHK..

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berupaya mencegah terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang saat ini sedang terpuruk.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti menyampaikan dialog dilakukan dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DIY untuk mencegah PHK.  

Di beberapa perusahaan juga dilakukan sistem shift-shiftan, sebagian lainnya mengurangi produksi. Juga mengadakan penjualan di dalam negeri untuk mencegah PHK. "Pemerintah bersama Kadin berupaya untuk tidak terjadi gelombang PHK dengan melakukan dialog," ucapnya, Sabtu (18/11/2023).

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Singgung Soal Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja

Permendag 31/2023 juga sudah mengatur penetapan harga minimum 100 dolar AS per unit untuk barang dari luar negeri yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia. Ia menyebut dengan aturan ini barang impor yang masuk akan semakin ketat.

"Dengan adanya Permendag terbaru, ini merupakan angin segar bagi IKM. Karena barang impor saat ini lebih ketat. Dan ada aturan minimum price yang boleh dijual 100 dolar," jelasnya.

Sementara itu kendala pasar dalam negeri adalah banyaknya barang bekas impor yang dijual meski sudah dilarang. Syam menyebut penjualan pakaian lokal bersaing dengan pakaian bekas impor yang dijual dengan sangat murah.

"Kami ada pengawasan barang beredar bekerjasama dengan Polda. Jika ditemukan akan ditindaklanjuti dan diproses. Pakaian bekas impor dilarang,"ucapnya.

Akan tetapi, kendalanya saat ini adalah penjualan pakaian bekas ini bukan importir secara langsung. Dan importirnya susah dilacak. Sehingga jalan yang ditempuh saat ini dengan memberikan peringatan dan jika tidak mengindahkan, barang tersebut akan dimusnahkan.

"[pemusnahan] sudah dua kali selama setahun terakhir ini. Kalau baju bekas bukan impor gak dilarang."

Sekretaris Apindo DIY/Komisi Vokasi Hubungan Industrial Kadin DIY, Supriharsono mengatakan kendala dari industri tekstil saat ini adalah terkait dengan permintaan internasional. Perang di beberapa negara seperti Rusia-Ukraina memberikan efek domino.

"Tahun ini yang berat dari tekstil bagaimanapun dunia kita gak di bawah tempurung, jadi kondisi geopolitik di global sangat berpengaruh," ucapnya.

BACA JUGA: Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh, Begini Respons Kemlu RI

Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Iwan Susanto mengatakan industri tekstil saat ini dihadapkan dengan ketidakpastian global. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan penurunan masih terus berlanjut sejak Agustus tahun lalu.

Kondisi saat ini diperparah dengan adanya perang Israel-Palestina. Perusahaan dengan orientasi ekspor kapasitasnya tinggal 50%-60% saja. Sudah turun 40% dan perusahaan mencoba mengefisiensikan produksi dengan menggilir karyawan, mengurangi jam kerja, meniadakan lembur. Bahkan ada perusahaan yang kapasitas operasinya tinggal 30%.

"Sudah empat hari kerja, sudah kurangi karyawan. Bagaimana perusahaan dengan market lokal? kami waktu itu masih berharap banyak karena penduduk banyak, tapi yang terjadi adalah semua yang orientasi ekspor ke lokal dan yang terjadi pasar kita pun diserbu impor ilegal dari luar," ungkapnya.

Ada perusahaan yang kapasitas untuk bayar gaji saja sudah nunggak. Tidak bisa bayar listrik dua bulan, BPJS berhenti tidak bisa bayar.

"Kondisi cash flow sudah bahaya sekali, dari catatan kami survei anggota kami sudah ada 1.500 karyawan di PHK. Baik yang resmi PHK maupun kontrak gak diperpanjang," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.