Harga Pertamax Dprediksi Sulit Turun hingga Akhir 2026, Ini Penyebabnya
Harga Pertamax diproyeksikan sulit turun hingga akhir 2026. Ekonom memperkirakan harga bisa turun sekitar Rp1.500 per liter.
Foto ilustrasi impor dan eksport. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menargetkan platform tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mulai beroperasi pada 1 September 2026. Sistem tersebut disiapkan untuk mendukung peran DSI dalam kegiatan ekspor SDA sekaligus mengonsolidasikan data transaksi komoditas.
Direktur Keuangan DSI Sinthya Roesly mengatakan platform tersebut saat ini memasuki tahap pengujian. Sistem nantinya digunakan untuk memperoleh dan mengonsolidasikan berbagai data ekspor, termasuk kontrak komersial dari para eksportir.
"Pada 1 September kita bisa meluncurkan platform. Jadi sebenarnya bisa dikatakan DSI sudah operasional. Kemudian akan diperkuat dengan exporter portal," ujar Sinthya dalam acara peluncuran DSI di Wisma Danantara, Jakarta pada Senin (24/8/2026).
Platform DSI Terhubung dengan 7 Kementerian dan Lembaga
Platform tata kelola ekspor SDA milik DSI akan terintegrasi dengan data dan sistem dari tujuh kementerian dan lembaga (K/L).
Integrasi tersebut mencakup:
Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP milik Kementerian ESDM.
INATRADE milik Kementerian Perdagangan (Kemendag).
CEISA 4.0 dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Coretax milik Ditjen Pajak Kemenkeu.
SiMoDIS milik Bank Indonesia.
Sistem Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.
Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Integrasi berbagai sistem tersebut menjadi bagian dari platform yang disiapkan DSI dalam menjalankan fungsi tata kelola ekspor SDA.
DSI Jadi Perantara Tunggal hingga Akhir 2026
Sinthya mengatakan DSI untuk sementara akan menjalankan peran sebagai perantara atau intermediary tunggal hingga akhir 2026.
Setelah periode tersebut, peran DSI akan dievaluasi bersama pemangku kepentingan terkait pada Januari 2027.
"Regulasi mengatakan 3 bulan akan dievaluasi bersama Kemenko Perekonomian dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya. Nantinya akan dilihat apakah nanti kita 1 Januari 2027 akan terus melanjutkan dengan perantara ekspor atau model lainnya. Jadi nanti ini akan ada kabar barunya setelah ada evaluasi," katanya.
Tiga Komoditas Jadi Fokus Awal
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan DSI pada tahap awal akan mengawasi transaksi ekspor tiga komoditas strategis Indonesia.
Ketiga komoditas tersebut adalah batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.
Rosan mengatakan pengawasan terhadap ketiga komoditas tersebut penting karena nilai ekspornya cukup besar. Secara keseluruhan, nilai ekspor ketiganya hampir mencapai US$70 miliar.
"Dari tiga komoditas itu kita ketahui nilainya kurang lebih hampir mencapai US$70 miliar. Batu bara sekitar US$30,35 miliar, kemudian CPO sekitar US$22,79 miliar, dan ferro alloy sekitar US$16,43 miliar," jelasnya.
Platform tersebut nantinya menjadi bagian dari sistem DSI dalam menjalankan fungsi tata kelola ekspor SDA, dengan pengawasan awal difokuskan pada tiga komoditas yang memiliki nilai ekspor strategis bagi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Harga Pertamax diproyeksikan sulit turun hingga akhir 2026. Ekonom memperkirakan harga bisa turun sekitar Rp1.500 per liter.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Minggu 11 Oktober 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jadwal lengkap dari Jogja dan Kutoarjo.
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 11 Oktober 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jadwal Palur, Klaten, Lempuyangan hingga Jogja.
Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 11 Oktober 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak waktu berangkat, rute, stasiun, dan tarif Rp8.000.
Arsenal bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Leeds United 2-1. Gol Riccardo Calafiori dan Bruno Guimarães memastikan tiga poin bagi The Gunners.
Donald Trump mengkritik keputusan Nobel Perdamaian 2026 yang diberikan kepada Navi Pillay dan menyebut keputusan itu mencoreng Norwegia.