DIY Dapat Alokasi APBN 2024 Sebesar Rp25,82 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA— Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Rincian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 lingkup DIY kepada Para Pimpinan Satuan Kerja beserta Para Bupati dan Walikota, Selasa (5/12/2023).  

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta menyampaikan berbeda dengan tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun ini dilakukan secara elektronik. Melalui proses digitalisasi menggunakan aplikasi Sakti, dari proses perencanaan penganggaran sampai proses penandatanganan DIPA.

BACA JUGA: 17 Ruas Jalan di Bumi Sembada Berpotensi Macet saat Libur Nataru 2024

Sehingga bisa menjamin keamanan data dan informasi serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). DIPA 2024 merupakan wujud dari green budgeting.

"Belanja Negara Tahun 2024 di DIY sebesar Rp25,82 triliun, meningkat 12,08% dibandingkan APBN 2023. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp15,30 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp10,52 triliun," ucapnya dalam keterangan resminya, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya APBN 2024 akan memberikan dukungan fiskal untuk pembangunan regional di DIY melalui belanja pemerintah pusat pada bidang infrastruktur sebesar Rp5,91 triliun, bidang pendidikan sebesar Rp3,11 triliun, bidang kesehatan sebesar Rp1,87 triliun, bidang ketahanan pangan sebesar Rp0,2 triliun serta bidang hukum dan pertahanan keamanan sebesar Rp2,86 triliun.

Belanja pemerintah pusat difokuskan untuk beberapa hal. Seperti penguatan kualitas SDM [Sumber Daya Manusia] dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan

BACA JUGA: Debat Capres dan Cawapres Dibutuhkan untuk Mengetahui Sikap Pemerintah Menghadapi Tantangan Masa Depan

Kemudian penuntasan infrastruktur prioritas antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri, reformasi birokrasi dan aparatur negara, termasuk perbaikan gaji, dan pensiun serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.

"Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN 2024 meningkat 2,55% dibandingkan APBN 2023," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, peningkatan TKD tersebut antara lain untuk dukungan penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.

"Serta untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting." 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.