Ekspor DIY Juli 2026 Capai US$50,64 Juta, Surplus Perdagangan US$37,43 Juta
Ekspor DIY Juli 2026 mencapai US$50,64 juta dan impor US$13,21 juta. Neraca perdagangan surplus US$37,43 juta.
Suasana SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Jumat (30/8/2024). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut pemerintah masih bimbang dalam menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dia menyebut rencana ini sudah beberapa kali disampaikan namun sampai saat ini belum diterapkan. Dengan membatasi BBM subsidi, konsumen yang tidak berhak menerima subsidi harus migrasi ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
“Sebaiknya kenaikan harga tersebut dilokalkan sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan. Tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas," ucapnya. Kamis (5/9).
Fahmy menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Penyebabnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga memberatkan keuangan negara.
BACA JUGA: BPBD DIY Butuh Kerja Sama Multi-Pihak Mengantisipasi Potensi Gempa Megathrust
Apabila kebijakan ini tidak segera diputuskan oleh pemerintahan yang sekarang, beban anggaran pendapatan belanja nasional ini akan diwariskan kepada pemerintah selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menilai pengetatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi namun ia meyakini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar.
Menurut dia, dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. "Walaupun melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal.
Ia berpandangan inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Faisal mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ekspor DIY Juli 2026 mencapai US$50,64 juta dan impor US$13,21 juta. Neraca perdagangan surplus US$37,43 juta.
Kemenhaj mempertimbangkan maskapai alternatif untuk menekan biaya haji 2027. Biaya penerbangan mencapai 40% dari total BPIH.
Direktur BYAN Alastair McLeod menjual 185.200 saham senilai Rp2,47 miliar menjelang rencana masuknya Jhonlin Group sebagai pemegang 30% BYAN.
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah Rabu. Gelombang hingga 4 meter juga berpotensi terjadi di sejumlah perairan.
Harga emas Pegadaian hari ini, Rabu 23 September 2026, kompak turun untuk Antam, Galeri 24 dan UBS. Simak harga jual dan buyback.
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.