Bantul Tertinggi, Ini Sebaran 576 Kasus Leptospirosis di DIY
Leptospirosis di DIY mencapai 576 kasus dengan 23 kematian. Bantul tertinggi, Dinkes mengingatkan gejala dan cara pencegahannya.
Suasana SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Jumat (30/8/2024). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut pemerintah masih bimbang dalam menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dia menyebut rencana ini sudah beberapa kali disampaikan namun sampai saat ini belum diterapkan. Dengan membatasi BBM subsidi, konsumen yang tidak berhak menerima subsidi harus migrasi ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
“Sebaiknya kenaikan harga tersebut dilokalkan sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan. Tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas," ucapnya. Kamis (5/9).
Fahmy menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Penyebabnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga memberatkan keuangan negara.
BACA JUGA: BPBD DIY Butuh Kerja Sama Multi-Pihak Mengantisipasi Potensi Gempa Megathrust
Apabila kebijakan ini tidak segera diputuskan oleh pemerintahan yang sekarang, beban anggaran pendapatan belanja nasional ini akan diwariskan kepada pemerintah selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menilai pengetatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi namun ia meyakini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar.
Menurut dia, dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. "Walaupun melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal.
Ia berpandangan inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Faisal mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Leptospirosis di DIY mencapai 576 kasus dengan 23 kematian. Bantul tertinggi, Dinkes mengingatkan gejala dan cara pencegahannya.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.
Presiden Prabowo mendesak penyelesaian CoC Laut China Selatan dengan berpedoman pada hukum internasional dan Sentralitas ASEAN.