Rupiah Tembus Rp17.000, Ekonom UMY Soroti Tekanan Global
Rupiah melemah ke Rp17.000 per dolar AS, ekonom UMY soroti dampak global dan risiko ekonomi Indonesia 2026
Suasana SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Jumat (30/8/2024). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut pemerintah masih bimbang dalam menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dia menyebut rencana ini sudah beberapa kali disampaikan namun sampai saat ini belum diterapkan. Dengan membatasi BBM subsidi, konsumen yang tidak berhak menerima subsidi harus migrasi ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
“Sebaiknya kenaikan harga tersebut dilokalkan sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan. Tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas," ucapnya. Kamis (5/9).
Fahmy menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Penyebabnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga memberatkan keuangan negara.
BACA JUGA: BPBD DIY Butuh Kerja Sama Multi-Pihak Mengantisipasi Potensi Gempa Megathrust
Apabila kebijakan ini tidak segera diputuskan oleh pemerintahan yang sekarang, beban anggaran pendapatan belanja nasional ini akan diwariskan kepada pemerintah selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menilai pengetatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi namun ia meyakini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar.
Menurut dia, dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. "Walaupun melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal.
Ia berpandangan inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Faisal mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rupiah melemah ke Rp17.000 per dolar AS, ekonom UMY soroti dampak global dan risiko ekonomi Indonesia 2026
Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas guguran, kolom abu 1.000 meter, status tetap Level III Siaga.
Pakar Hukum Tata Negara Unej meminta BK DPRD Jember memberi sanksi tegas kepada legislator yang bermain gim saat rapat.
Tiket laga kandang terakhir PSIM Jogja vs Madura United di SSA Bantul habis terjual, 8.500 suporter siap padati stadion.
Sebanyak 11 pemain masuk nominasi IBL Sportsmanship Award 2026 berkat permainan bersih sepanjang musim reguler IBL.
Ratusan warga Parangjoro Sukoharjo menggelar doa bersama terkait polemik izin warung kuliner nonhalal di Dusun Sudimoro.