GNB Temui Sri Sultan, Soroti Menurunnya Kepercayaan Publik
Gerakan Nurani Bangsa menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen.
Suasana SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Umbulharjo, Jumat (30/8/2024). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut pemerintah masih bimbang dalam menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dia menyebut rencana ini sudah beberapa kali disampaikan namun sampai saat ini belum diterapkan. Dengan membatasi BBM subsidi, konsumen yang tidak berhak menerima subsidi harus migrasi ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
“Sebaiknya kenaikan harga tersebut dilokalkan sehingga tidak memicu inflasi secara signifikan. Tidak menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas," ucapnya. Kamis (5/9).
Fahmy menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk bimbang dalam memutuskan kebijakan pembatasan BBM subsidi. Penyebabnya, jumlah beban subsidi BBM yang salah sasaran sudah sangat besar, sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga memberatkan keuangan negara.
BACA JUGA: BPBD DIY Butuh Kerja Sama Multi-Pihak Mengantisipasi Potensi Gempa Megathrust
Apabila kebijakan ini tidak segera diputuskan oleh pemerintahan yang sekarang, beban anggaran pendapatan belanja nasional ini akan diwariskan kepada pemerintah selanjutnya, yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menilai pengetatan penyaluran BBM subsidi memang bisa meningkatkan inflasi namun ia meyakini tidak akan menyebabkan krisis atau memicu protes besar.
Menurut dia, dari sisi pertumbuhan konsumsi, masih positif secara agregat. "Walaupun melihat kelas menengah ke bawah sedang terkikis, tetapi secara keseluruhan masih positif," ujar Faisal.
Ia berpandangan inflasi masih relatif terjaga dengan harga pangan dan energi yang cenderung stabil. Faisal mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, terutama kelas menengah bawah.
“Jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap upaya menjaga daya beli kelas menengah, khususnya kelas menengah bawah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gerakan Nurani Bangsa menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen.
Dua pemuda asal Prambanan, Sleman, ditangkap polisi setelah video mereka mengacungkan celurit di jalan umum viral di media sosial. Motifnya untuk konten dan pen
Indonesia tercatat memiliki biaya naturalisasi tertinggi di Asia Tenggara mencapai Rp75,71 juta. Simak perbandingannya dengan Filipina, Thailand, Singapura, dan
MoonPay meluncurkan PayBox yang memungkinkan ChatGPT dan Claude membantu transaksi kripto, belanja online, hingga pemesanan tiket dengan sistem keamanan berlapi
Petani bawang merah lahan pasir di Bantul mulai panen raya. Namun harga jual anjlok hingga Rp15 ribu per kilogram akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daera
Apple mencatat rekor penjualan iPhone pada kuartal III 2026, namun krisis pasokan chip memori membuat proyeksi pertumbuhan melambat dan saham perusahaan anjlok