Kelas Menengah Turun, Ini Saran dari Pakar Ekonomi

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah selama lima tahun terakhir terus menurun. Di mana pada 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan 2019 sebanyak 57,33 juta penduduk. Penduduk kategori menuju kelas menengah atau aspiring middle class mencapai 137,5 juta jiwa pada 2024, sementara pada 2019 jumlahnya 128,85 juta jiwa.

Menanggapi hal ini, Kaprodi S3 Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Catur Sugiyanto mengatakan untuk jangka pendek kebijakan menahan laju impor menjadi opsi yang tepat. Sebab perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kekuatan Konsumsi.

BACA JUGA : Gunungkidul Berpotensi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi DIY, Sekda Minta Pembangunan Diakselerasi

Dia menjelaskan membuka keran impor artinya membuat persaingan yang ketat bagi industri dalam negeri. Mengingat konsumen pastinya mencari produk yang lebih murah, apalagi kondisi keuangan konsumen masih kurang kuat setelah krisis. "Dalam jangka menengah, memang basis industri yang langsung dikonsumsi masyarakat harus diperkuat," ucapnya, Senin (9/9/2024).

Catur mengatakan dalam kondisi sekarang upaya menuntut kenaikan upah akan memperparah industri dalam negeri. Menambah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau menambah jumlah kelas menengah yang menurun.

Ia mengatakan meski kelas menengah terus berkembang, namun mereka masih rentan pada gejolak ekonomi. Menurutnya catatan Bank Dunia menunjukkan di Indonesia hanya 50% yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000 dan mampu bertahan sebagai kelas menengah di 2014.

"Sedangkan 40% sisanya turun menjadi aspiring middle class (menuju kelas menengah) dan 10% lainnya malah kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014," jelasnya.

Dengan demikian, kata Catur, kelas menengah Indonesia mungkin termasuk kelas menengah baru yang posisinya masih rentan terhadap gejolak perekonomian. Dengan shock dari Covid-19 dan lambannya recovery perekonomian global dan nasional, menyebabkan kelompok menengah kembali berguguran.

Menurutnya berdasarkan catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang mengalami PHK pada Januari–Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Tahun 2023 PHK mencapai angka 57.923 orang.

Tentunya, sebagian dari sumber PHK ini menyeret mereka yang posisinya sudah mapan sebagai kelas menengah. "Kebijakan membuka keran impor untuk produk-produk tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi penyebab yang paling banyak melakukan PHK," lanjutnya.

Sementara itu Ekonom Senior INDEF, Bustanul Arifin menyampaikan kelas menengah punya peran penting dalam kinerja pembangunan ekonomi. Juga punya peran sosial-politik penting, mempengaruhi atau menentukan governansi, kualitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.  

BACA JUGA : Pariwisata DIY: Menggairahkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ia merekomendasikan untuk melakukan transformasi sistem pangan dan pertanian untuk memperkuat industrialisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja baru. "Fondasi ekonomi lebih kuat, kelas menengah lebih agile tangguh," ucapnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.