PB PGRI Setuju Dana Pendidikan Tak Lagi Biayai Program MBG
PB PGRI menyambut putusan MK yang melarang dana pendidikan 20 persen digunakan untuk MBG dan meminta anggaran fokus pada substansi pendidikan.
Ilustrasi pengisian BBM subsidi di salah satu SPBU di Jakarta./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA—Tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengubah subsidi energi dari berbasis barang menjadi berbasis bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya untuk menghemat anggaran negara.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan rencana ini sangat tepat karena subsidi diberikan berdasarkan target. Artinya orang yang benar-benar berhak akan mendapatkan subsidi, sehingga lebih tepat sasaran.
Dia memperkirakan bisa menghemat sekitar Rp120 triliun subsidi yang salah sasaran. "Tahun lalu saya perkirakan Rp90 triliun, sekarang sekitar Rp120 triliun bisa dihemat, tidak lagi salah sasaran," ucapnya, Senin (30/9/2024).
Fahmy mengatakan agar subsidi tepat sasaran dibutuhkan kecermatan dan upgrade data. Jika sistem ini dirubah menurutnya pada tahap awal bisa menggunakan data dari Kementerian Sosial. Data yang biasa digunakan untuk menyalurkan BLT.
Melalui pemanfaatan data yang sudah ada maka implementasinya bisa lebih cepat. Setelah presiden terpilih dilantik, kata Fahmy, awal November sudah bisa diterapkan. Tidak perlu menggunakan mekanisme yang digunakan Pertamina, tapi gunakan saja data yang ada "Saya kira sangat tepat, dan dengan sistem tadi itu akan lebih tepat sasaran. Dan akan menghemat jumlah BBM atau subsidi BBM," ucapnya.
BACA JUGA: Wacana Subsidi BBM Cs Diubah Jadi BLT, Ini Untung Ruginya
Lebih lanjut dia mengatakan jika sistem BLT ini diberlakukan, maka bisa ada opsi bagi Pertamina untuk tetap menjual BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Akan tetapi dijual sesuai harga pasar tanpa subsidi.
Dia mencontohkan saat ini Pertalite dijual sekitar Rp10.000, apabila keekonomiannya adalah Rp12.000, maka bisa dijual Rp12.000. Penerima BLT sudah mendapatkan uang setiap bulannya untuk membeli BBM subsidi. "Sama dengan Pertamax [non subsidi], tapi kalau mau dihapus ya gak masalah," lanjutnya.
Dikutip dari Bisnis.com, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyampaikan jika ingin memperbaiki data. Sehingga dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. "Itulah yang akan kami lakukan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PB PGRI menyambut putusan MK yang melarang dana pendidikan 20 persen digunakan untuk MBG dan meminta anggaran fokus pada substansi pendidikan.
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
BPBD Bantul telah menyalurkan 436.500 liter air bersih kepada 3.287 warga terdampak kekeringan selama musim kemarau hingga 3 Agustus 2026.
Lloyd's Market Association menyatakan kapal yang membayar tol Selat Hormuz kepada Iran berisiko kehilangan perlindungan asuransi.
Dana Brata membangun Bengkel Bebek Restorasi dari garasi kecil di Sleman. Usahanya membiayai kuliah hingga lulus sarjana dan membuka lapangan kerja.
Banyumas dan Kota Ipoh Malaysia menjajaki kerja sama pengelolaan sampah melalui pertukaran teknologi dan konsep zero waste to money.