Rencana WFH Seminggu Sekali Dinilai Belum Efektif Hemat BBM

Harianjogja.com, JOGJA — Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta menuai sorotan. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun dinilai belum tentu efektif di lapangan.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai tantangan utama kebijakan tersebut terletak pada perubahan perilaku kerja yang tidak mudah diterapkan secara serentak.

WFH Dinilai Sulit Konsisten

Fahmy mengungkapkan penerapan WFH satu hari berpotensi tidak berjalan sesuai tujuan. Ia mencontohkan kemungkinan pekerja tidak benar-benar bekerja dari rumah, melainkan tetap beraktivitas di luar.

“Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19. Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH satu hari. Tanpa variabel paksa, sangat sulit bisa diterapkan secara konsekuen,” ujarnya.

Menurutnya, alih-alih menghemat BBM, kebijakan ini justru bisa mendorong masyarakat bepergian, misalnya memanfaatkan waktu untuk liburan singkat.

Berpotensi Tekan Sektor Ekonomi Lain

Selain efektivitas yang diragukan, kebijakan ini juga dinilai berisiko terhadap sektor ekonomi tertentu.

Fahmy menyebut sektor transportasi seperti ojek online hingga pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan makanan bagi pekerja kantoran bisa terdampak. Penurunan mobilitas pekerja berpotensi mengurangi pendapatan harian mereka.

Dampak pada Industri Manufaktur

Kebijakan WFH satu hari juga dinilai kurang cocok diterapkan pada sektor manufaktur. Menurut Fahmy, kebijakan tersebut justru berpotensi menurunkan produktivitas kerja di sektor tersebut.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penghematan BBM, tetapi juga mempertimbangkan dampak luas terhadap sektor lain.

“Jangan sampai penerapan WFH satu hari memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” jelasnya.

Dipicu Lonjakan Harga Minyak Dunia

Rencana kebijakan ini tidak lepas dari kondisi global, termasuk dampak konflik geopolitik seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memicu penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Situasi tersebut berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Sebagai negara net importer, Indonesia turut merasakan imbasnya, mulai dari pembengkakan subsidi BBM hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Fahmy memperkirakan imported inflation pada Maret 2026 berada di kisaran 3,07% hingga 4,8% secara tahunan (year-on-year).

Perlu Kajian Matang

Untuk merespons tekanan tersebut, pemerintah berencana menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi, termasuk WFH satu hari per minggu setelah Lebaran.

Namun, Fahmy menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan. Perhitungan biaya dan manfaat perlu dilakukan secara cermat agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.