Polemik Kerugian Negara, Pakar Hukum Soroti Batas Risiko Bisnis
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
Ilustrasi BBM/Ist. dok. Pertamina Patra Niaga
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), Danantara, serta badan usaha milik negara (BUMN) terkait untuk memeriksa kembali kontrak distribusi minyak. Instruksi tersebut disampaikan setelah terjadi keterlambatan pasokan minyak di Bali yang menurut Prabowo bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan persoalan distribusi.
Perintah itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jumat (23/10/2026). Arahan tersebut ditujukan untuk menelusuri persoalan yang menghambat penyaluran minyak hingga menyebabkan keterlambatan pasokan di Bali.
“Jadi saya perintahkan Menteri ESDM, saya perintahkan Dirut Pertamina ya, saya perintahkan Danantara, kemudian BUMN-BUMN yang ada itu untuk memeriksa lagi kontrak-kontrak itu,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jumat (23/10/2026), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menegaskan, keterlambatan pasokan tersebut perlu ditelusuri agar pemerintah dapat mengetahui penyebab terhambatnya distribusi. Ia menyebut persoalan di Bali bukan berkaitan dengan ketersediaan stok minyak, melainkan proses penyalurannya.
“Saudara-Saudara, yang yang tadi kita alami di Bali keterlambatan pasokan minyak ya, bukan karena stoknya enggak ada, karena distribusinya,” ujarnya.
Meski telah menginstruksikan pemeriksaan kontrak, Prabowo belum merinci kontrak yang dimaksud. Ia juga tidak menyebutkan pihak-pihak yang terlibat secara spesifik maupun tenggat waktu pelaksanaan pemeriksaan.
Selain itu, belum ada penjelasan mengenai titik distribusi yang menjadi sumber keterlambatan pasokan minyak di Bali. Karena itu, pemeriksaan kontrak menjadi langkah yang diminta pemerintah untuk menelusuri persoalan distribusi tersebut.
Prabowo Tekankan Kerja Sama Kabinet
Dalam bagian akhir arahannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah serta tokoh nasional yang bergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia menyebut sejumlah nama, antara lain Chairul Tanjung, Wiranto, dan Hatta Rajasa.
Menurut Prabowo, kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan semangat persatuan nasional di tengah beragam tantangan yang dihadapi pemerintah. Ia menilai kerja sama diperlukan agar berbagai persoalan dapat ditangani bersama.
Prabowo juga mengakui pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain tantangan yang dihadapi, ia menyebut masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dibenahi oleh jajaran pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah memperkuat kerja sama dalam menjalankan tugas. Prabowo menekankan pentingnya kebersamaan agar tantangan dan kelemahan yang ada dapat diatasi secara kolektif.
“Jadi pekerjaan banyak, tantangan banyak, kelemahan kita banyak, kerja sama kita atasi bersama ya. We have to work as a team,” kata Prabowo.
Arahan mengenai pemeriksaan kontrak distribusi minyak dan ajakan memperkuat kerja sama kabinet menjadi bagian dari pesan Prabowo dalam sidang tersebut. Untuk persoalan pasokan di Bali, pemerintah diminta menelusuri kontrak distribusi agar penyebab keterlambatan dapat diketahui, meskipun rincian pelaksanaan pemeriksaan belum disampaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Hardjuno Wiwoho menilai batas risiko bisnis dan korupsi perlu diperjelas agar kepastian hukum terjaga tanpa melemahkan pemberantasan korupsi.
DPRD Sleman mengawal aspirasi warga Berbah setelah Jalan Krikilan-Serut diperbaiki usai rusak lebih dari 20 tahun.
Dry ice digunakan dalam Operasi Modifikasi Cuaca di Sumatera Selatan untuk membantu mengurangi kabut asap karhutla. Simak cara kerja dan perbedaannya dengan gar
KPK menyita empat mobil terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB, termasuk BMW, AION, dan BYD Atto 3 Superior.
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Disdik Sleman merehabilitasi 15 SMP negeri pada 2026 dengan anggaran Rp2,2675 miliar. Kerusakan bangunan didominasi atap dan kayu keropos akibat rayap.