Harga Pertalite-Solar Melonjak, Beban Subsidi APBN Naik Rp100 Triliun

Dany Saputra
Dany Saputra Minggu, 15 November 2026 20:57 WIB
Harga Pertalite-Solar Melonjak, Beban Subsidi APBN Naik Rp100 Triliun

Ilustrasi, sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pertamina Patra Niaga mengembangkan sistem biometrik dan memperkuat basis data untuk memastikan penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi lebih tepat sasaran. JIBI/Bisnis/Robby Fathan\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi dan kompensasi mencapai Rp415,8 triliun hingga Oktober 2026. Nilai tersebut meningkat lebih dari Rp100 triliun atau 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp315 triliun.

Kenaikan belanja tersebut salah satunya dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Pemerintah memilih menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual Pertalite dan Solar agar harga kedua BBM bersubsidi itu tidak naik di masyarakat.

Berdasarkan data APBN KiTa per 31 Oktober 2026, realisasi belanja subsidi mencapai Rp261,4 triliun, sedangkan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun.

Belanja subsidi meningkat 34,12% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar Rp194,9 triliun. Sementara itu, belanja kompensasi naik 28,6% dari Rp120 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan realisasi kompensasi juga dipengaruhi perubahan mekanisme pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara kuartalan kini menjadi bulanan.

Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Tekan APBN

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan lonjakan belanja subsidi dan kompensasi dipicu kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi perang AS, Israel, dan Iran.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), Suahasil memaparkan harga Indonesian Crude Price (ICP) secara tahun berjalan atau year-to-date (YtD) telah mencapai US$94,4 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah. Secara tahun berjalan, rupiah berada di level Rp17.529 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Di tengah kenaikan harga energi tersebut, pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Selisih antara harga jual kepada masyarakat dan harga keekonomian kedua jenis BBM itu ditanggung melalui APBN.

"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya, tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ujarnya, dikutip Minggu (15/11/2026).

APBN Tanggung Selisih Rp8.102 per Liter Pertalite

Berdasarkan perincian harga, Pertalite masih dijual kepada masyarakat sebesar Rp10.000 per liter. Namun, harga keekonomiannya telah mencapai Rp18.102 per liter.

Dengan demikian, APBN menanggung selisih sekitar Rp8.102 untuk setiap liter Pertalite yang dibeli masyarakat.

Beban kompensasi untuk Solar bahkan lebih besar. Harga jual Solar kepada masyarakat sebesar Rp6.800 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp21.457 per liter.

Artinya, APBN menyerap selisih sebesar Rp14.657 untuk setiap liter Solar bersubsidi yang dikonsumsi masyarakat.

Selain kenaikan harga minyak dunia, peningkatan harga BBM nonsubsidi turut mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar.

Dampaknya terlihat dari konsumsi kedua jenis BBM tersebut yang naik 9,5% secara tahunan. Volume konsumsi meningkat dari 13,91 juta kiloliter (kl) pada Oktober 2025 menjadi 15,24 juta kl pada Oktober 2026.

Subsidi Energi Ditargetkan Capai Rp500 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyebut pemerintah memperkirakan belanja subsidi energi bertambah menjadi sekitar Rp500 triliun hingga akhir 2026. Proyeksi tersebut mengacu pada Laporan Semester I/2026 APBN.

Pemerintah masih akan memantau perkembangan harga energi hingga penghujung tahun untuk memperhitungkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi.

"Tentunya kami terus melihat perkembangan dan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang APBN, bahwa subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu kami terus bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan penelaahan terkait dengan besaran subsidi dan kompensasi sampai akhir tahun nanti," tuturnya.

Konsumsi LPG, Listrik, Pupuk, dan KUR Ikut Naik

Kenaikan konsumsi juga terjadi pada sejumlah barang dan program bersubsidi lainnya hingga Oktober 2026.

Konsumsi LPG 3 kilogram tercatat mencapai 6.449,1 juta kilogram, meningkat 2,3% secara tahunan. Jumlah pelanggan listrik mencapai 43,5 juta atau naik 2,3%.

Sementara itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,1 juta ton, tumbuh 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami peningkatan. Jumlah penerimanya tercatat sebanyak 4,2 juta debitur atau naik 7,7% secara tahunan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online