SPP-TDLN Mulai Pungut PPN Transaksi Digital Luar Negeri
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026)./Antara-Bayu Saputra\r\n
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai sekitar Rp31 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir 2026. Paket kebijakan tersebut mencakup pembukaan rekening tabungan baru, bantuan pangan, subsidi upah, hingga potongan tarif transportasi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Stimulus tersebut disiapkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan sebesar 5,47% secara tahunan atau year-on-year (YoY) pada kuartal III/2026. Pemerintah berharap rangkaian kebijakan itu dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 sebesar 5,4%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mendorong konsumsi masyarakat melalui stimulus tersebut.
"Yang akan kami dorong, ya pertama terus kami melanjutkan untuk mempertahankan konsumsi dengan tadi stimulus yang nilainya sekitar Rp31 triliun dan ini diharapkan daya beli masyarakat bisa kita tetap jaga kemudian," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Khusus pada kuartal IV/2026, pemerintah menyiapkan tiga program stimulus yang menyasar masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan dan kondisi pendapatan.
Berikut rincian program tersebut:
Pembukaan rekening tabungan baru. Pemerintah menyiapkan pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50.000 bagi sekitar 25,16 juta warga negara Indonesia (WNI) berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1–4.
Bantuan pangan beras. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan diberikan selama Oktober–Desember 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1–4.
Bantuan subsidi upah (BSU). Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000. Program ini ditujukan kepada 13,3 juta pekerja dengan upah di bawah upah minimum provinsi (UMP) atau kurang dari Rp3,5 juta. Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026.
Selain tiga stimulus tersebut, pemerintah kembali menyiapkan insentif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Diskon diberikan melalui sejumlah moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, kapal Pelni, hingga layanan kepelabuhanan ASDP.
Berikut rincian insentif transportasi Nataru:
PPN DTP tiket pesawat 100%. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% diberikan untuk sekitar 3,85 juta penumpang pesawat. Kebijakan ini berlaku bagi penerbangan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027, dengan pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026.
Diskon tiket kereta api 30%. Potongan harga berlaku untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial di Jawa dan Sumatra Utara. Diskon tersebut ditujukan kepada sekitar 1,04 juta penumpang untuk perjalanan pada 22 Desember 2026–4 Januari 2027.
Diskon tiket kapal Pelni 30%. Potongan diberikan untuk tarif dasar kelas ekonomi kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) di seluruh rute. Insentif ini ditujukan kepada sekitar 414.000 penumpang untuk periode keberangkatan 17 Desember 2026–10 Januari 2027.
Pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Pemerintah membebaskan tarif jasa kepelabuhanan bagi pejalan kaki dan kendaraan golongan II/IVA A di 14 pelabuhan. Kebijakan ini diperkirakan menjangkau 1,42 juta orang selama 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Di luar stimulus kuartal IV/2026, pemerintah juga telah menjalankan sejumlah kebijakan insentif sejak awal tahun.
Program tersebut antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor padat karya dan pariwisata, serta program magang dan vokasi 2026.
BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan (YoY) selama Juli-September 2026. Pertumbuhan tersebut didukung sejumlah komponen pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% (YoY), investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 6,06% (YoY), sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 8,95% (YoY).
Airlangga menyampaikan capaian tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Ia juga menyebut investasi terus meningkat dan pemerintah akan melanjutkan dukungan melalui kebijakan yang terarah.
"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dibimbing Bapak Presiden sudah on the right track dengan fundamental yang kuat, investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah terus akan dijalankan," jelasnya.
Meski pertumbuhan ekonomi kuartal III/2026 mencapai 5,47%, Airlangga tidak menampik masih ada tantangan yang perlu diantisipasi pada kuartal IV/2026.
Tantangan tersebut antara lain berasal dari kondisi global, seperti kenaikan harga minyak dan suku bunga di negara-negara maju. Pemerintah juga mengantisipasi dampak El-Nino yang diperkirakan memengaruhi 61% wilayah di Indonesia.
Kendati demikian, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai 5,4%, sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Airlangga, target tersebut masih berada dalam kisaran pertumbuhan ekonomi secara tahun berjalan atau year-to-date (YtD) pada Januari-September 2026 yang mencapai 5,45%.
"Jadi pertama untuk kuartal IV/2026, pemerintah tetap menargetkan secara year-to-date 5,4%, jadi kira-kira targetnya hampir sama dengan apa yang dicapai di kuartal III/2026," pungkas Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
Sebanyak 51 pelajar mengikuti Kejurkab Panjat Tebing Kulonprogo 2026. FPTI berharap dukungan fasilitas latihan untuk mengejar target tiga medali PORDA DIY 2027.
BPBD Gunungkidul menyebut musim hujan diperkirakan mulai Desember. Sebanyak 5.100 tangki air disiapkan untuk melanjutkan bantuan air bersih.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.