Pemerintah Tetapkan KUR Perumahan 2027 Rp30 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menetapkan pagu Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebesar Rp30 triliun untuk 2027. Angka tersebut turun dibandingkan target penyaluran pada 2026 yang telah disesuaikan menjadi Rp41,17 triliun.

Meski demikian, alokasi pembiayaan perumahan tersebut masih berpeluang bertambah pada semester II/2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pagu Rp30 triliun itu merupakan bagian dari alokasi kredit rakyat nasional 2027 yang mencapai Rp394,2 triliun.

“[Kredit Program] Perumahan Rp30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester II/2027,” kata Airlangga seusai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Selain KUR Perumahan, pemerintah mengalokasikan plafon nasional KUR sebesar Rp325 triliun. Anggaran lainnya mencakup Kredit Usaha Pertanian Rp1,4 triliun, Kredit Padat Karya Rp600 miliar, serta Kredit Perempuan Sejahtera Rp30 triliun.

Rincian Alokasi KUR Perumahan 2027

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan KUR Perumahan dibutuhkan masyarakat dan pelaku UMKM untuk memperluas akses terhadap rumah layak.

Menurut Maruarar, pemerintah mengalokasikan kredit bagi sektor pengembangan perumahan sebesar Rp5 triliun. Selain itu, pedagang bahan bangunan memperoleh alokasi Rp3 triliun dan penyedia jasa konstruksi Rp1 triliun.

“Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.

Pembiayaan KUR Perumahan juga menyasar masyarakat. Alokasinya mencakup renovasi 95.000 rumah, pembelian 11.000 rumah, serta pembangunan 10.000 rumah.

“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117.000 rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.

Dengan demikian, total alokasi Rp30 triliun tersebut terdiri dari sekitar Rp19 triliun untuk pembiayaan masyarakat dan Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha sektor perumahan.

Realisasi KUR Perumahan 2026 Capai Rp29,17 Triliun

Sebelumnya, Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran KPP atau KUR Perumahan mencapai Rp29,17 triliun selama periode 1 Januari-31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 70,85% dari target plafon Rp41,17 triliun yang menyasar 119.790 debitur.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan target plafon tersebut mengalami penambahan dari rencana awal. Semula, plafon dalam Rencana Target Pagu (RTP) ditetapkan sebesar Rp40,67 triliun, kemudian bertambah Rp500 miliar dari Bank Mandiri.

“Semula plafon RTP [rencana target pagu] senilai Rp40,67 triliun, terdapat penambahan RTP dari Bank Mandiri senilai Rp500 miliar,” kata Sri saat ditemui dalam kunjungan bedah rumah Menteri PKP di Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2026).

Secara terperinci, realisasi pembiayaan dari sisi suplai mencapai Rp10,03 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 4.120 debitur atau setara dengan kisaran 34% dari total KPP yang telah disalurkan.

Pembiayaan itu terdiri dari Rp5,77 triliun untuk 1.492 debitur sektor pengembang perumahan. Sementara itu, pedagang bahan bangunan memperoleh pembiayaan Rp3,11 triliun yang disalurkan kepada 2.189 debitur.

Adapun pembiayaan bagi penyedia jasa konstruksi mencapai Rp1,15 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 438 debitur.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com