KPR Subsidi Baru Tersalurkan 184.342 Unit, Ini Kata BP Tapera
Realisasi KPR subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. BP Tapera mempercepat pembiayaan demi mengejar target 350.000 unit.
Ilustrasi perumahan/magnific.com
Harianjogja.com, JAKARTA—Penjualan properti residensial di pasar primer mengalami penurunan 8,43% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyoroti daya beli masyarakat sebagai salah satu faktor yang perlu dicermati di tengah pelemahan pasar tersebut.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pemerintah terus mendorong penjualan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upayanya dilakukan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Meski penjualan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP secara tahunan tercatat menurun, pemerintah tetap mengakselerasi penyaluran pembiayaan tersebut. Salah satunya melalui penyelenggaraan akad massal di sejumlah titik pada akhir 2026.
“Jadi pertanyaannya itu daya beli masyarakat yang mana yang turun, karena penjualan FLPP memang secara year-on-year itu agak turun. Target kita di Malang besok itu kan sekitar 72.000 [unit] akad massal, jalan terus,” kata Fitrah saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2026) malam.
Fitrah juga menyampaikan pembangunan rumah FLPP oleh pengembang sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Hal tersebut tetap berlaku menjelang musim hujan yang kerap menjadi tantangan dalam proses konstruksi.
Menurut dia, kelancaran pembangunan tidak terlepas dari strategi pengembang yang umumnya telah menyiapkan stok tanah untuk proyek rumah tapak baru.
“Tidak masalah untuk unit FLPP. Pembangunannya jalan terus,” tutur Fitrah.
Pemerintah pun tetap mendorong realisasi akad massal KPR FLPP sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR, meskipun penjualan pada segmen tersebut secara tahunan mengalami penurunan.
Sebelumnya, Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI) Triwulan III/2026 mencatat penjualan rumah tapak mengalami kontraksi sebesar 8,43% YoY. Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2026 yang tercatat minus 2,36% YoY.
“Penurunan pertumbuhan penjualan rumah tersebut dialami pada seluruh tipe rumah,” tulis BI dalam laporan yang dirilis pada Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan tipe bangunan, rumah menengah menjadi segmen dengan penurunan penjualan paling dalam. Penjualan rumah tipe ini terkoreksi 15,42% YoY pada kuartal III/2026.
Penurunan tersebut melanjutkan tren negatif pada kuartal sebelumnya. Pada kuartal II/2026, penjualan rumah tipe menengah telah mengalami kontraksi sebesar 10,51% YoY.
Sementara itu, penjualan rumah tipe besar juga berbalik ke zona kontraksi. Setelah sempat tumbuh 13,08% pada kuartal sebelumnya, penjualannya turun 10,78% YoY pada kuartal III/2026.
Adapun rumah tipe kecil mencatat penurunan penjualan sebesar 4,95% YoY. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal II/2026 yang mencapai 2,88% YoY.
Data BI tersebut menunjukkan pelemahan penjualan terjadi di seluruh segmen rumah tapak, dengan tekanan paling besar berasal dari rumah tipe menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Realisasi KPR subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. BP Tapera mempercepat pembiayaan demi mengejar target 350.000 unit.
GAC Indonesia membuka pemesanan AION i60 dengan biaya Rp99.000. SUV listrik ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 602 km.
DPRD Bantul mendorong pembagian penerimaan pajak perusahaan pusat dan daerah lebih proporsional untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
DPRD Sleman meminta pembangunan sport center memperhatikan standar teknis cabang olahraga, kebutuhan atlet, dan kenyamanan masyarakat.
Kemnaker menyebut BSU 2026 sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja. Simak syarat penerima dan besaran bantuan Rp900.000.
Kemenhaj menyerap masukan jemaah umrah asal Jawa Timur untuk mengevaluasi layanan haji 2027, termasuk kesiapan petugas dan perubahan sistem pelayanan.