Buruh Kawal 10 Isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Perumahan. - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. Angka tersebut setara sekitar 53% dari target nasional sebanyak 350.000 unit sepanjang 2026.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat nilai penyaluran tersebut mencapai Rp23 triliun. Selain itu, sebanyak 39.830 calon debitur masih menjalani proses pembiayaan di perbankan.
Jika digabungkan, realisasi penyaluran dan calon debitur yang masih diproses mencapai 224.172 unit atau sekitar 64% dari target nasional. BP Tapera pun memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pengembang untuk mempercepat penyelesaian pembiayaan rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pihaknya mengawal langsung berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat proses pembiayaan.
“Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan,” kata Heru dalam evaluasi kinerja KPR subsidi FLPP di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
BP Tapera Perkuat Koordinasi dengan Bank dan Pengembang
Heru menjelaskan penyaluran KPR FLPP didukung jaringan kemitraan yang terdiri dari 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 8.287 pengembang.
Jaringan tersebut mencakup 11.504 perumahan yang tersebar di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi. BP Tapera juga mempercepat validasi data dan memperkuat peran tim khusus atau task force untuk memastikan kendala pembiayaan segera ditangani.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BP Tapera juga menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pemasaran untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR subsidi FLPP.
“BP Tapera menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada periode 19–25 Oktober 2026 untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR Subsidi FLPP,” ujar Heru.
Menteri PKP Dorong Penyelesaian Kendala
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendorong BP Tapera dan bank penyalur untuk mengutamakan penyelesaian berbagai persoalan dalam upaya mencapai target pembiayaan perumahan.
Menurut Maruarar, berbagai kendala perlu diidentifikasi dan ditangani agar pelaksanaan program pembiayaan rumah subsidi berjalan sesuai target.
“Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis,” ujar Ara, sapaan akrabnya.
Dengan realisasi dan calon debitur dalam proses yang mencapai 224.172 unit, BP Tapera masih perlu mempercepat pembiayaan untuk memenuhi target nasional 350.000 unit pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Malaysia membatasi akun media sosial anak di bawah 16 tahun dan menyiapkan denda hingga Rp44,97 miliar bagi platform yang melanggar aturan.
Harga emas Pegadaian 21 Oktober 2026: Antam 1 gram Rp2.603.000, UBS Rp2.534.000, dan Galeri 24 Rp2.510.000. Cek harga buyback.
Realisasi KPR subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. BP Tapera mempercepat pembiayaan demi mengejar target 350.000 unit.
IHSG menguat 5,65% ke 5.278,89. Simak proyeksi BI Rate, level support-resistance, serta rekomendasi saham ANTM, ACES, BBNI, dan BUVA.
Kemenko PMK membahas solusi operasional KKMP di Kota Jogja yang terkendala lahan. Sebagian besar dari 45 koperasi telah beroperasi.