Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal Ungkap 3 Calon Pengelola

Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza Senin, 16 November 2026 23:07 WIB
Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal Ungkap 3 Calon Pengelola

Foto ilustrasi uang rupiah - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA— Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan ada tiga opsi lembaga yang berpeluang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana tersebut.

Ketiga pilihan itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, atau membentuk lembaga baru khusus pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai lembaga yang akan mendapat mandat tersebut. Iqbal menegaskan penentuan pengelola sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

“Ini tiga kemungkinan. Apakah Presiden memilih di antara satu ini dari tiga kemungkinan atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan,” kata Iqbal dalam konferensi pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara daring, Senin (16/11/2026).

Tiga Opsi Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Iqbal menjelaskan setiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda, terutama dari sisi regulasi dan kebutuhan anggaran. Apabila pemerintah memilih BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya ada dua undang-undang yang perlu diubah.

Kedua regulasi tersebut adalah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.

Iqbal menjelaskan, kedua undang-undang itu saat ini mengatur lima program jaminan sosial, yakni Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.

Selain lima program tersebut, terdapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi tambahan mandat BPJS berdasarkan amanat UU Cipta Kerja.

Menurut Iqbal, penambahan JKP dapat dilakukan karena program tersebut tidak membutuhkan iuran baru. Kondisinya berbeda dengan Dana Cadangan Pesangon yang memiliki mekanisme pendanaan tersendiri.

“Dana Cadangan Pesangon memerlukan iuran baru, karena prinsipnya dipisahkan dari pembukuan kekayaan perusahaan. Jadi, tidak mungkin pakai model JKP dan menyerahkannya ke BPJS karena mengubah dua undang-undang, berat,” ujar Iqbal.

Danantara Dinilai Lebih Memungkinkan

Dari ketiga alternatif tersebut, Iqbal menilai Danantara memiliki peluang lebih memungkinkan untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon. Opsi ini dinilai tidak membutuhkan pembentukan undang-undang baru.

Dia mencontohkan keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang memiliki peran khusus berkaitan dengan ekspor sumber daya alam.

Menurut Iqbal, model pengelolaan serupa dapat diterapkan melalui pembentukan unit khusus di lingkungan Danantara untuk menangani dana cadangan pesangon.

“Jadi nanti Danantara mungkin ada satu sub-unit. Kan Danantara juga punya DSI yang untuk mengontrol ekspor. Bisa jadi nanti ada semacam pengelola dana cadangan pesangon,” ujarnya.

Sementara itu, alternatif ketiga berupa pembentukan lembaga baru juga memiliki tantangan tersendiri. Iqbal menilai pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan anggaran awal serta jumlah sumber daya manusia yang harus disiapkan.

Kebutuhan personel bahkan diperkirakan harus menjangkau wilayah kabupaten/kota sehingga skala kelembagaannya bisa menyerupai BPJS.

“Kalau bikin yang baru, butuh anggaran awalnya berapa. Kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten, kota. Sudah seperti BPJS,” tutur Iqbal.

Kemnaker Tegaskan Belum Ada Penunjukan Danantara

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, bahkan membantah informasi di media sosial yang menyebut pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Indah menegaskan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan mengambil peran sebagai lembaga pengelolanya.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.

Dengan demikian, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final. Termasuk di dalamnya penentuan lembaga yang nantinya memperoleh mandat untuk mengelola dana cadangan pesangon.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online