Program Perumahan Nasional Hasilkan Nilai Ekonomi Rp25,3 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA—Program pembiayaan perumahan nasional menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga Rp25,3 triliun selama periode 2015–2025. Kontribusi tersebut berasal dari dampak langsung sektor konsumsi sebesar Rp12 triliun dan dampak tidak langsung senilai Rp13,3 triliun melalui sektor pendukung.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut capaian tersebut menunjukkan program perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan intervensi pemerintah di sektor perumahan mampu menggerakkan berbagai mata rantai perekonomian. Hasil kajian mengenai dampak ekonomi program tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

"Hasil kajian ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkuat efektivitas program perumahan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mengoptimalkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (8/11/2026).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan, salah satu program yang memberikan kontribusi adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sebesar 0,01 hingga 0,03%.

Penyaluran FLPP tercatat telah mencapai lebih dari 278.000 unit rumah yang tersebar di berbagai provinsi strategis. Selain membantu pembiayaan kepemilikan rumah, program ini juga memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya.

Fitrah merinci, pelaksanaan FLPP berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah bruto sebesar Rp60,37 triliun. Program tersebut juga menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja setiap tahun dan menghasilkan penerimaan pajak bagi negara sebesar Rp6,10 triliun.

“Nilai tambah ekonomi 2015–2025 itu Rp25,3 triliun. Dengan dampak langsung mencerminkan dampak yang berkaitan langsung dengan sektor konsumsi sebesar Rp12 triliun dan dampak tidak langsung sebesar Rp13,3 triliun,” ujar Fitrah.

Pemerintah Fokus Benahi Hunian Swadaya

Di luar pembiayaan rumah, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas hunian swadaya. Fitrah menyebut saat ini masih terdapat 19,02 juta unit rumah yang menjadi perhatian dalam program penanganan kualitas hunian tersebut.

Pelaksanaannya akan diprioritaskan pada wilayah dengan konsentrasi hunian yang tinggi, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Menurut Fitrah, besarnya dampak ekonomi program perumahan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berikutnya. Pemerintah perlu mendalami kembali kebutuhan alokasi, kuota, dan anggaran agar pelaksanaan program semakin efektif.

“Alokasi, kuota, anggaran, dan lain sebagainya untuk ke depannya harus lebih didalami lagi,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis