Status SKK Migas Disorot BPK, Tata Kelola Hulu Migas Jadi Perhatian

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai dapat berdampak terhadap efektivitas tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu catatan kritis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026. Pemeriksaan itu menyoroti sejumlah persoalan tata kelola keuangan negara sekaligus ketahanan energi nasional.

"BPK mendorong perbaikan atas tata kelola kegiatan usaha hulu migas yang belum efektif dalam mendukung ketahanan energi. Di antara persoalan mendasarnya ialah ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola," tutur Isma di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Status Kelembagaan SKK Migas Jadi Sorotan

BPK menilai kejelasan payung hukum dan kedudukan lembaga yang mengelola kegiatan usaha hulu migas menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola sektor energi yang lebih efektif. Kejelasan kelembagaan juga berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi energi yang kondusif.

Menurut BPK, ketidakpastian mengenai status kelembagaan tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis. Kondisi itu juga dinilai dapat mengganggu upaya mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor hulu migas.

Persoalan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari perhatian BPK karena sektor hulu migas memiliki kaitan dengan ketahanan energi nasional. Karena itu, kejelasan status lembaga pengelola menjadi salah satu aspek yang didorong untuk segera diperbaiki.

BPK Soroti Hambatan Perizinan Proyek Migas

Selain persoalan status kelembagaan SKK Migas, BPK juga meminta pemerintah segera memangkas berbagai hambatan birokrasi dan perizinan yang selama ini mengganjal percepatan proyek strategis nasional (PSN) di sektor migas.

Percepatan tersebut dinilai penting untuk mendorong komersialisasi proyek hulu migas. Langkah ini juga berkaitan dengan upaya menahan laju penurunan produksi atau decline rate migas.

Produksi migas menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan ketahanan energi dalam negeri. Karena itu, percepatan proyek hulu migas dan penyelesaian hambatan perizinan menjadi perhatian dalam rekomendasi BPK.

"BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan SKK Migas serta menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi pada proyek strategis nasional," katanya.

Catatan BPK tersebut disampaikan dalam IHPS I Tahun 2026 dan mencakup persoalan tata kelola kegiatan usaha hulu migas. Perbaikan status kelembagaan SKK Migas, penyelesaian perizinan, serta percepatan komersialisasi proyek strategis nasional menjadi langkah yang direkomendasikan untuk mendukung tata kelola dan ketahanan energi nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com