Stimulus Rp31 Triliun Disiapkan, Ini Rincian Bantuan Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi senilai sekitar Rp31 triliun pada kuartal IV/2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Paket kebijakan tersebut mencakup pembukaan rekening tabungan baru, bantuan beras, bantuan subsidi upah (BSU), hingga potongan harga berbagai moda transportasi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah tersebut disiapkan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada kuartal III/2026. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai 5,4%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus pada tiga bulan terakhir tahun ini menjadi salah satu instrumen untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga, terutama di tengah kenaikan harga energi.

"Yang akan kami dorong, ya pertama terus kami melanjutkan untuk mempertahankan konsumsi dengan tadi stimulus yang nilainya sekitar Rp31 triliun dan ini diharapkan daya beli masyarakat bisa kita tetap jaga kemudian," ujar Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Tiga Bantuan Pemerintah pada Kuartal IV/2026

Paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada kuartal IV/2026 terdiri atas tiga program. Sasaran penerimanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah hingga pekerja dengan upah di bawah standar minimum provinsi.

Program pertama berupa pembukaan rekening tabungan baru dengan saldo awal Rp50.000. Fasilitas ini ditujukan kepada sekitar 25,16 juta warga negara Indonesia (WNI) berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1–4.

Kedua, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober–Desember 2026. Program tersebut menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1–4.

Sementara itu, stimulus ketiga berupa bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima memperoleh total bantuan Rp900.000.

BSU tersebut dialokasikan bagi 13,3 juta pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi (UMP) atau kurang dari Rp3,5 juta. Penyalurannya dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026.

Diskon Tiket Pesawat, Kereta Api, hingga Kapal untuk Nataru

Selain bantuan langsung kepada masyarakat dan pekerja, pemerintah menyiapkan insentif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Ada empat bentuk insentif yang disiapkan. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan pajak tiket pesawat, diskon perjalanan kereta api dan kapal laut, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP.

Pertama, pemerintah memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk sekitar 3,85 juta penumpang pesawat. Insentif ini berlaku bagi penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026.

Kedua, diskon 30% diberikan untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial di wilayah Jawa dan Sumatra Utara. Potongan harga tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 1,04 juta penumpang untuk perjalanan pada 22 Desember 2026–4 Januari 2027.

Ketiga, pemerintah memberikan diskon 30% tiket kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Potongan berlaku untuk tarif dasar kelas ekonomi di seluruh rute dan ditujukan kepada sekitar 414.000 penumpang.

Insentif tiket kapal Pelni tersebut berlaku untuk periode keberangkatan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Keempat, pemerintah membebaskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan II/IVA A di 14 pelabuhan. Kebijakan ini diperkirakan menjangkau 1,42 juta orang selama periode 22 Desember 2026–10 Januari 2027.

Stimulus Ekonomi yang Sudah Berjalan Sepanjang 2026

Paket Rp31 triliun pada kuartal IV/2026 bukan satu-satunya insentif yang diberikan pemerintah sepanjang tahun ini. Sejak awal 2026, sejumlah kebijakan fiskal telah dijalankan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli.

Program tersebut antara lain PPN DTP untuk sektor perumahan, PPh Pasal 21 DTP bagi sektor padat karya dan pariwisata, serta program magang dan vokasi 2026.

Berbagai insentif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertahankan aktivitas ekonomi melalui dukungan terhadap konsumsi masyarakat, dunia usaha, dan tenaga kerja.

MBG dan KDMP Dipertahankan sebagai Penopang Ekonomi

Selain mengandalkan stimulus untuk menjaga konsumsi rumah tangga, pemerintah juga berupaya mempertahankan kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsumsi pemerintah.

Berdasarkan catatan Airlangga, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% pada kuartal II/2026. Namun, pertumbuhannya melandai menjadi 8,95% pada kuartal III/2026.

Meski mengalami perlambatan, konsumsi pemerintah masih menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal III/2026.

Airlangga menyebut program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), turut memberikan kontribusi terhadap belanja pemerintah.

"Memang di dua kuartal ini belanja pemerintah digenjot dan tentu belanja pemerintah ini sebagian dari konsumsi daripada program-program pemerintah unggulan termasuk MBG dan juga KDMP," lanjut Airlangga.

Pemerintah berencana melanjutkan kedua program tersebut hingga akhir 2026. Keberlanjutan MBG dan KDMP diharapkan dapat mempertahankan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi sektoral, Airlangga menjelaskan MBG turut mendorong aktivitas industri makanan dan minuman. Sementara itu, KDMP berpotensi memberikan dukungan terhadap sektor transportasi, pergudangan, dan konstruksi.

"Terkait dengan MBG dan KDMP ini juga akan terus dilanjutkan sehingga dibandingkan tahun lalu mungkin ini kami tetap bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Jadi Penopang

Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III/2026. Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah komponen pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah.

Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,04%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi meningkat 6,06%. Adapun konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,95%.

Capaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melanjutkan berbagai program stimulus dan belanja prioritas pada kuartal IV/2026.

Dengan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas investasi dan belanja negara hingga penghujung tahun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis