Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Ilustrasi, sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (16/9/2026). JIBI/Bisnis/Robby Fathan\r\n
Harianjogja.com, JOGJA—Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hingga Oktober 2026, belanja subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp415,8 triliun, sementara selisih harga jual Pertalite dan Solar dengan harga keekonomiannya semakin lebar.
Tekanan tersebut muncul bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat karena sebagian masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi ke bahan bakar yang harganya masih ditahan pemerintah.
Berdasarkan data APBN KiTa hingga 31 Oktober 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi, termasuk untuk BBM, mencapai Rp415,8 triliun. Angka itu meningkat lebih dari Rp100 triliun atau tumbuh 32% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp315 triliun.
Dari total tersebut, realisasi belanja subsidi mencapai Rp261,4 triliun, sedangkan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun. Masing-masing meningkat 34,12% dan 28,6% dibandingkan dengan Oktober 2025.
Kenaikan belanja tidak terlepas dari tekanan harga energi global setelah pecahnya perang Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Kondisi tersebut membuat asumsi makro dalam APBN semakin jauh dari realisasi pasar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu faktor utama pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi.
Mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP), rata-rata harga minyak mentah Indonesia secara tahun berjalan telah mencapai US$94,4 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.
Tekanan juga berasal dari nilai tukar rupiah yang terdepresiasi ke level Rp17.529 per dolar AS secara tahun berjalan. Posisi itu lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi, termasuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Solar. Konsekuensinya, selisih antara harga jual kepada masyarakat dan harga keekonomian harus ditanggung APBN.
"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya, tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan perhitungan pemerintah per Oktober 2026, harga jual Pertalite masih dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter. Sementara itu, harga keekonomiannya telah mencapai Rp18.102 per liter. Artinya, terdapat selisih Rp8.102 per liter yang harus ditanggung negara.
Disparitas harga Solar bahkan lebih lebar. Dengan harga jual Rp6.800 per liter dan harga keekonomian mencapai Rp21.457 per liter, pemerintah harus menyerap selisih sebesar Rp14.657 untuk setiap liter Solar yang dikonsumsi masyarakat.
Beban APBN semakin besar ketika konsumsi BBM bersubsidi ikut meningkat. Kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite dan Solar yang harganya masih ditahan pemerintah.
Hingga Oktober 2026, konsumsi Pertalite dan Solar tercatat mencapai 15,24 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut naik 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,91 juta kl.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah memperkirakan belanja subsidi energi akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan pemerintah menargetkan belanja subsidi energi mencapai sekitar Rp500 triliun sampai dengan akhir 2026 berdasarkan Laporan Semester I/2026 APBN.
Dia menuturkan pemerintah masih akan memantau perkembangan harga energi global dan kebutuhan anggaran untuk menutup selisih harga BBM hingga penghujung tahun.
"Tentunya kami terus melihat perkembangan dan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang APBN, bahwa subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu kami terus bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan penelaahan terkait dengan besaran subsidi dan kompensasi sampai akhir tahun nanti," tuturnya.
Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai realisasi belanja subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp415,8 triliun hingga Oktober 2026 menjadi alarm serius bagi kesehatan fiskal negara.
Menurutnya, kenaikan lebih dari Rp100 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu memperlihatkan semakin besarnya kerentanan APBN terhadap gejolak harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah.
Sofyano juga menyoroti besarnya selisih harga jual dengan harga keekonomian Solar dan Pertalite yang harus ditanggung pemerintah. Menurut dia, disparitas tersebut memperlihatkan beban negara sudah tidak kecil.
"Ini hal yang teramat aneh yang terkesan bahwa ini bukanlah subsidi tetapi lebih sebagai kewajiban pemerintah menjual dengan harga jauh di bawah harga pasar," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/11/2026).
Dia mengingatkan selisih harga yang besar tidak mungkin terus-menerus ditanggung negara tanpa konsekuensi terhadap ruang fiskal. Padahal, APBN juga dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan belanja produktif lainnya.
Sofyano melihat pemerintah sejauh ini masih terkesan belum memperlihatkan besarnya tekanan akibat pembengkakan subsidi tersebut. Menurutnya, kenaikan subsidi tidak boleh dijadikan solusi permanen untuk menjaga harga BBM.
Meski demikian, pemerintah juga tidak perlu alergi terhadap opsi pengurangan subsidi apabila kemampuan fiskal semakin terbatas.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan tekanan APBN perlu dilihat secara menyeluruh. Dia menjelaskan angka belanja subsidi dan kompensasi Rp415,8 triliun bukan seluruhnya berasal dari BBM, tetapi juga mencakup subsidi energi dan nonenergi lainnya.
Komponen tersebut meliputi subsidi BBM, LPG, listrik, pupuk, hingga bunga kredit usaha rakyat (KUR). Dari total realisasi, belanja subsidi mencapai Rp261,4 triliun dan kompensasi sebesar Rp154,4 triliun.
Kendati demikian, Yusuf mengamini selisih antara harga jual dan harga keekonomian BBM memang sudah cukup lebar. Tekanan anggaran juga dipengaruhi peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9,5% menjadi 15,24 juta kl.
"Jadi, beban anggaran meningkat akibat harga dan konsumsi secara bersamaan," ujarnya.
Yusuf menjelaskan, dalam jangka pendek APBN masih memiliki kemampuan untuk menanggung beban tersebut. Hingga Oktober 2026, defisit anggaran tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, proyeksi defisit hingga akhir tahun diperkirakan tetap sebesar 2,85% terhadap PDB. Keseimbangan primer pemerintah juga masih mencatatkan surplus Rp114,8 triliun.
Namun, angka defisit tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tekanan fiskal yang sebenarnya. Defisit yang terlihat lebih rendah antara lain dipengaruhi penurunan restitusi pajak dan sebagian pembayaran kompensasi energi yang masih tertahan.
"Jika kedua pos tersebut kembali normal, defisit hingga Oktober dapat mendekati 2% terhadap PDB. Ruang fiskal yang tersisa menjadi relatif sempit karena batas defisit 3% tidak dapat dilampaui," jelas Yusuf.
Tekanan juga muncul dari sisi penerimaan negara. Hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus menghimpun sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai target penerimaan.
Dari sisi belanja, Yusuf mencatat realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai sekitar 93% dari target kurang lebih Rp500 triliun. Jumlah tersebut bahkan sudah jauh melampaui pagu awal sebesar Rp447 triliun.
Dengan laju belanja saat ini, dia memperkirakan realisasi kas hingga akhir 2026 berpotensi mendekati atau sedikit melampaui Rp500 triliun.
Yusuf turut menyoroti kemungkinan pemerintah menunda pembayaran sebagian kompensasi energi ke tahun anggaran berikutnya. Langkah itu dapat membantu menjaga defisit 2026 tetap di bawah batas 3% terhadap PDB. Namun, penundaan pembayaran tidak berarti kewajiban pemerintah menghilang.
"Bebannya hanya berpindah sementara ke neraca Pertamina dan PLN, kemudian muncul sebagai tunggakan yang harus dibayar melalui APBN tahun berikutnya," katanya.
Dengan demikian, kemampuan APBN mempertahankan harga Pertalite dan Solar tidak hanya bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kenaikan konsumsi, penerimaan negara, serta kewajiban kompensasi yang harus dibayar juga menjadi faktor penting dalam menentukan ruang fiskal pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan